Walaupun Anggaran SKPD Minim Tahun 2018, Palinggi Apresiasi APBD Pro Rakyat

0
14
Christovorus Deky Palinggi, Wakil Ketua Komisi I bidang Pemerintahan dan HAM DPRD Sulut
Christovorus Deky Palinggi, Wakil Ketua Komisi I bidang Pemerintahan dan HAM DPRD Sulut

CINTASULUT.COM,- Anggaran yang tertata di APBD 2018 untuk SKPD untuk beberapa instansi dinilai sangat minim. Ini pun diakui Legislator DPRD Sulut, Christovorus Deky Palinggi.
“Kami sangat sayangkan dana di SKPD sangat kurang. Tapi ke depan nanti, berdasarkan penilaian dan kinerja dan dana di SKPD pasti akan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan program pak Gubernur dan Wagub,” tutur Palinggi yang juga Wakil Ketua Komisi I bidang Pemerintahan dan HAM di DPRD Sulut kepada cintasulut.com, Rabu (15/11/2017).
Namun demikian lanjut Palinggi, APBD Propinsi Sulut untuk tahun 2018 berjumlah Rp4,1 triliun di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Drs Steven OE Kandouw adalah APBD yang benar-benar Pro Rakyat.
“Dimana, melalui 10 program utama Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu adalah program yang sangat brillian,” kata politisi Partai Golkar ini.
Dirinya pun memaparkan, dari 10 program OD-SK di Tahun 2018, yang sangat mendesak adalah infrastruktur dan pemberantasan kemiskinan.
“Kenapa infrastruktur? karena kemacetan lalulintas di ibukota Sulut inilah yang membuat Pak Gubernur sudah melobi pusat, sehingga mendapat bantuan dana 150 M. Juga dalam APBD ini sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan untuk jalan Ringroad 3. Makanya Pak Gubernur segera melakukan pembebasan lahan di Ringroad 3, sehingga pelaksanaan ini bisa secepatnya dilakukan. Ini juga menjadi suatu keinginan warga Sulut, terlebih warga ibukota anado,” ucap Palinggi.
“Namum kami sebagai anggota DPRD Provinsi meminta kepada bupati/walikota, Manado, Minahasa, Tomohon, Minut, Bitung, untuk mendukung melalui APBD 2018. Anggaran untuk pembebasan Lahan termasuk pembebasan jalan Tol Manado-Bitung,” tandas Palinggi.* (jane)
Adapun 10 program ODSK adalah:

  1. Program kedaulatan pangan yang terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dengan anggaran Rp24 miliar.
  2. Pembangunan Pendidikan Rp214,8 miliar.
  3. Pendanaan bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebesar Rp48 miliar.
  4. Pembangunan kesehatan dianggarkan Rp12,7 miliar.
  5. Revolusi mental dan reformasi birokrasi Rp144,5 miliar.
  6. Infrastruktur dan pengembangan wilayah disediakan anggaran sebesar Rp878 Miliar.
  7. Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dianggarkan Rp16,5 miliar.
  8. Peningkatan daya saing investasi Rp25,7 miliar.
  9. Pembangunan Pariwisata Rp11 miliar.
  10. Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim diplot Rp16,8 miliar.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY