Beri Sorotan Tajam, Liando: Sebagian Caleg Terpilih Diragukan

0
77
Ferry Liando dalam Seminar Nasional tentang Evaluasi Pemilu 2019 Menuju Pilkada 2020.
Ferry Liando dalam Seminar Nasional tentang Evaluasi Pemilu 2019 Menuju Pilkada 2020.

CINTASULUT.COM,- Tidak lama lagi calon anggota legislatif (caleg) yang sudah ditetapkan menjadi caleg terpilih oleh KPU akan dilantik. Namun demikian, bukan berarti babak telah selesai. Penilaian sasar para wakil rakyat yang akan menjadi penyambung lidah masyarakat.
Pendapat pun terucap dari salah satu pemerhati politik di Sulawesi Utara, Ferry Liando.
Menurutnya, Pemilu 2019 menelan anggaran pembiayaan pemilu yang tidak sedikit, mencapai Rp25 triliun. Namun produk pemilu tahun ini belum bisa menunjukkan hasil maksimal.
“Banyak caleg yang terpilih, dinilai publik tidak memiliki kapasitas yang layak sebagai penyelenggara negara. Sebagian besar yang terpilih adalah para calon memiliki modal besar serta terikat politik kekerabatan dengan penguasa-penguasa di daerah,” ujar Liando saat diwawancarai media ini, Selasa (6/8/2019) usai pelaksanaan seminar nasional dengan penyelenggara pemilu, DKPP dan mahasiswa di ruang aula FISIPOL UNSRAT.
Lanjut dikatakan Liando, memang hak semua warga negara untuk menjadi anggota DPRD, namun yang dikuatirkan akan menjadi beban negara.
“Pengeluaran negara akan terkuras, tapi kontribusi mereka masih sangat diragukan. Kebanyakan yang terpilih tidak memiliki pengalaman kepemimpinan sehingga sulit diharapkan bisa berkontribusi. Itu beberapa kelemahan yang didapati pada pemilu 2019,” ucap dia.
Dirinya juga mengutarakan terkait regulasi pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengandung banyak sekali kelemahan.
“Terlalu banyak pasal yang melahirkan multitafsir dan sulit diimplementasikan. Dan bukti paling nyata adalah beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses judicial review,” papar Liando.
Kedua, tambah Liando, kinerja partai politik yang belum optimal.
Dikatakan Liando, sebagian besar parpol tidak menjalankan fungsi rekrutmen yang tersistematis namun yang dilakukan adalah mencalonkan mereka yang hanya kuat dari sisi finansial dan faktor kedekatan dengan penguasa lokal.
Padahal menurutnya, UU No.2 tahun 2011 tentang parpol menyebutkan bahwa tugas parpol itu melakukan fungsi rekrutmen secara sistematis. Tidak dilakukan hanya menjelang pencalonan.
Ketiga, kecenderungan pemilih masih sangat pragmatis.
“Mereka memilih calon kerap mengabaikan sisi kualitas tapi lebih terpengaruh pada politik uang ataupun politik aliran. Pendidikan politik pemilih sebagian besar masih buruk,” urainya.
Keempat, kinerja penyelenggara pemilu yang masih melahirkan banyak catatan.
“Sebagian dilaporkan ke DKPP kemudian mendapatkan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran,” lanjut Liando.
Untuk itu pada Pilkada 2020, tambah Liando, empat hal ini harus dibenahi. “Agar Pilkada makin berkualitas,” tandas dia.* (jane)

==========
Tulisan lain:

SHARE

LEAVE A REPLY