BK Usul JAK Diberhentikan

0
3
Sandra Rondonuwu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut.
Sandra Rondonuwu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut.

CINTASULUT.COM, – Setelah hampir tiga minggu, akhirnya Badan Kehormatan mem-publish hasil rekomendasi BK terhadap Wakil Ketua DPRD Sulut, James Arthur Kojongian (JAK).
Pasca beredarnya video yang melibatkan James Arthur Kojongian yang viral di media sosial, dimana dalam video tersebut mempertontonkan seorang wanita yang notabene adalah istri sah berteriak minta tolong karena diseret menggunakan mobil sepanjang 30 meter di Tomohon.
Berdasarkan laporan dari Ketua Dewan sendiri dan Gerakan Perempuan Sulut, Badan Kehormatan yang diketuai Sandra Rondonuwu langsung melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti investigasi, klarifikasi dan melibatkan Tenaga Ahli untuk dimintai tanggapan.
Dan, Selasa (16/2/2021) keputusan BK tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna di DPRD Sulut.
Di hadapan Ketua DPRD Sulut, dr.Andi Silangen dan Pimpinan Dewan lain yaitu, Dr. Victor Mailangkay dan Billy Lombok juga sejumlah Anggota Dewan yang hadir, Sandra Rondonuwu mulai membacakan hasil rekomemdasi BK.
Saat rekomendasi dibacakan dengan tegas BK mengusulkan agar James Arthur Kojongian diberhentikan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut, dan untuk pemberhentian sebagai Anggota Dewan diserahkan kepada Partai Politik dalam hal ini Partai Golkar.
“BK memutuskan bahwa saudara James Arthur Kojongian dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah janji karena telah mencederai kelembagaan DPRD Sulut,” ucap Ketua BK DPRD Sulut ini.
Namun demikian, putusan BK tersebut mendapat interupsi Fraksi Golkar lewat Ketua Fraksi, Rasky Mokodompit.
Dikatakan Rasky, sesuai dengan Tata Tertib yang ada di DPRD seharusnya hanya ada satu keputusan yang disampaikan di paripurna ini.
“Tapi mengapa tadi kami mendengar sepertinya ada dua keputusan yang disampaikan, ini perlu penjelasan,” tutur Rasky.
Menurutnya keputusan BK yakni pemberhentian JAK sebagai Anggota DPRD Sulut tidak perlu disampaikan di Paripurna.
“Ini adalah urusan pribadi dari kami (Partai Golkar) tidak perlu disampaikan dalam keputusan Badan Kehormatan. Ini menjadi rancu,” ucap Legislator dua periode di DPRD Sulut ini.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Sulut dengan tegas mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan tidak ada yang rancu.
“Ini adalah keputusan yang bulat. poin satu dan poin dua adalah satu kesatuan. Diberhentikan dari pimpinan dewan dan pemberhentian dari anggota dewan diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan dalam hal ini Partai Golkar. Saya kira itu jelas,” tegas Ketua Dewan.
Singkat disampaikan Ketua Dewan, Andi Silangen, DPRD Sulut akan menyampaikan usulan Pemberhentian James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Pimpinan DPRD Sulut kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sulut.* (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY