CINTASULUT.COM,- Kabar kenaikan tarif BPJS sangat meresahkan masyarakat, terlebih khusus para pengguna. Pasalnya, rencana kenaikan tarif tersebut dinilai sangat memberatkan para pengguna kartu layanan kesehatan ini. DPR RI pun langsung mengambil sikap lewat Komisi IX membidangi Kesehatan dan Kesejahteraan yang diketuai Felly Estelita Runtuwene (FER).
Alhasil, Komisi IX DPR RI bisa menuntaskan persoalan tersebut, di mana untuk pengguna BPJS kelas 3 tidak mengalami kenaikan.
Tidak berhenti disitu, sebagai tindak lanjut di lapangan Komisi IX turun lapangan.
Seperti yang dilakukan Rabu (18/12/2019) kemarin sore di RSUP Kandou Malalayang.
Terpantau oleh media ini kemarin, Felly Runtuwene bersama rombongan datang dan disambut Direktur Utama RSUP Kandou Malalayang, dr.Jemmy Panelewen.
Saat kunjungi ruangan IGD, Politisi Partai Nasdem ini langsung menyapa salah satu pasian dan menanyakan terkait pelayanan RS dan soal BPJS. Dilanjutkan dengan mengunjungi pasien yang berada di ruang Irena Edelweis dan berakhir di Gedung Pusat Jantung Pembuluh Darah dan Otak Terpadu.
Usai pantauan tersebut, Felly yang diwawancarai sejumlah awak media mengatakan, kunjungan ini dilakukan karena Ingin melihat langsung bagaimana pelayanan pasien yang menggunakan kartu BPJS.
“Yang disampaikan tidak berbeda, saat tadi saya bicara dengan beberapa pasien yang adalah peserta BPJS, untuk pelayanan obat mereka tidak ada masalah, dan kami melihat ada penambahan kamar untuk kelas 3 sekira 60%. Karena setiap kami rapat di pusat kami meminta RS untuk menambah ruangan untuk kelas 3 karena pasti pasien akan meledak untuk pasien kelas 3 akibat dari kenaikan iuran BPJS,” ungkap politisi Nasdem itu.
Di samping itu ada beberapa point penting yang menjadi catatan dari rombongan Komisi XI DPR RI usai melihat secara langsung pelayanan di RSUP Kandou, di antaranya belum adanya ijin untuk transplantasi ginjal.
“Masalah jarak di Irina terlalu jauh, rumah sakit yang sudah meraih akreditasi internasional belum mendapat ijin transplantasi ginjal. Kan kalau sudah bisa dilakukan disini, keluarga pasien bisa membantu pasien mendonor ginjal,” imbuhnya seraya menambahkan pemerintah daerah hingga kabupaten dan kota dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya pola hidup sehat.
Tak lupa Felly menghimbau agar seluruh rumah sakit yang ada di Sulut untuk tidak menolak atau menelantarkan pasien peserta BPJS dan KIS.
“Kita tidak bisa menutup mata. Mereka terkadang beralasan kamar penuh, padahal ada. Kami minta Kementerian Kesehatan untuk memberikan punishment (hukuman, red) kepada oknum-oknum seperti itu. Saya juga memberikan apresiasi untuk Dirut RSUP Kandou yang sudah memberikan subsidi untuk pasien BPJS” tutup Legislator dua periode di DPRD Provinsi Sulut ini.* (jane)
==========
Tulisan lain:
- 186 Penghuni DRPD Sulut Divaksin Covid-19
- Sekretaris DPRD Sulut Kembali Jadwalkan Vaksinasi Covid-19
- Jengkel, Agustin Kambey Serukan Camat Tikala dan Lurah “Pandang Enteng”
- Menkes dan Ketua Komisi IX Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi Massal di Manado
- 14 Legislator DPRD Sulut Divaksin, 2 Batal
- 45 Legislator Sulut Segera Divaksin
- Keterbukaan Informasi Publik Pilgub 2020, KPU Sulut Segera Terbitkan Satu Buku
- Agustin Kambey Tak Yakin Ukuran Wadah Serapan Air PT. SMA
- Rasky Mokodompit Ungkap Alasan Walk Out
- Tumbelaka Sesalkan Tidak Terjadi ‘Gayung Bersambut’ Pimpinan Parpol di Sulut Terkait Video Viral
- SAH, AARS Pimpin Ibukota Provinsi Sulut
- Madya Praja Jurgen Paat Gugat Rektor IPDN Jatinangor
