Cabjari Dumoga Tahan RB, Diduga Korupsi Pengadaan Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Bolsel TA 2012

0
25
Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu (Cabjari) Dumoga, menahan RB, tersangka kasus korupsi pengadaan asuransi kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012
Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu (Cabjari) Dumoga, menahan RB, tersangka kasus korupsi pengadaan asuransi kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012

CINTASULUT.COM,- Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu (Cabjari) Dumoga lewat Jaksa Penyidik, Kamis (17/10/2019) sekitar pukul 22:00 WITA akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka inisial RB setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Diduga, RB ditahan Jaksa Penyidik atas kasus perkara tindak pidana korupsi pengadaan asuransi kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Tahun Anggaran 2012.
Saat itu tersangka RB bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tersangka RB ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kelas II B Kotamobagu di Kotamobagu.
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga, Evans E. Sinulingga, SE, SH,MH menyampaikan, tersangka RB ditahan karena telah memenuhi syarat-syarat penahanan baik syarat subyektif maupun syarat obyektif sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
“Tersangka RB kami tahan karena ada kekwatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi perbuatannya,” ucap Sinulingga yang dikutip lewat rilis dari Humas Kejati Sulut, Kamis (17/10/2019).
Selain itu, tersangka RB disangka melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Subsidair Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.
Kasus ini bermula ketika tahun 2012 terdapat pengadaan asuransi kesehatan untuk Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan TA 2012 dengan pagu sebesar Rp. 285.000.000. Kemudian dari hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat kerugian negara sebesar Rp.263.900.000.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY