Dana Komite Terus Berlaku, Karinda Tegas Akan Pertanyakan PAD Sekolah

0
13
Komisi IV DPRD Sulut gelar rapat pembahasan APBD Perubahan 2018 dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, Senin (3/9/2018).
Komisi IV DPRD Sulut gelar rapat pembahasan APBD Perubahan 2018 dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, Senin (3/9/2018).

CINTASULUT.COM,- Gerah dengan masih adanya dana komite hampir di setiap sekolah tingkat menengah atas di Sulut, James Karinda, SH. MH. akhirnya dengan tegas mengatakan akan mempertanyakan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap sekolah-sekolah yang masih berlakukan dana komite. Ini dikatakan Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Sulut saat rapat pembahasan APBD Perubahan 2018 dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, Senin (3/9/2018) sore di Ruang Rapat Komisi IV.
“Kalau dana komite ini terus berlangsung, saya akan pertanyakan PAD sekolah,” tutur Karinda dengan nada tegas.
Menurutnya, oleh Presiden RI Joko Widodo dengan tegas menentang adanya pungli termasuk di lingkup dunia pedidikan.
Masih oleh Politisi dari Partai Demokrat ini, yang diberlakukan adalah sumbangan suka rela.
“Bukan ditentukan harus sekian dibayarkan tiap bulan, atau dipatok nominal. Itu pungli namanya,” sembur Karinda.
Karinda juga protes dengan adanya penahanan ijazah oleh pihak sekolah dengan alasan tidak melunasi iuran sekolah.
“Itu tidak bisa dilakukan. Bagaimana siswa itu harus melanjutkan ke tingkat lebih tinggi atau mencari pekerjaan bila ijazahnya di tahan pihak sekolah. Tolong ibu kadis perhatikan hal ini,” ujar politisi yang akan maju di Pileg DPR RI kepada Kadis Dikda Sulut, Grace Punuh di rapat.
Sementara Punuh sendiri saat diwawancarai sejumlah awak media usai rapat mengatakan, akan menindaklanjuti terkait dana komite yang masih diberlakukan di sekolah-sekolah, juga adanya penahanan ijazah milik siswa yang tidak lunas uang komite.
“Kami akan tindaklanjuti dan telusuri. Kalau dibilang sumbangan itu flat seperti yang Bapak James bilang, kita akan telusuri. Apakah itu sumbangan atau apa? Sumbangan itu kan terserah, kasih tidak kasih itu sumbangan,” tutur Punuh sembari menambahkan yang namanya sumbangan adalah suka rela.
Punuh pun mengungkapkan, soal penahanan ijazah oleh sekolah terhadap siswa yang tidak lunas uang komite tidak hanya terjadi di satu sekolah di Manado.
“Bukan cuma sekolah yang satu itu, ada juga sekolah lain. Dan kami sudah telusuri,” ucap dia.
Punuh pun mengaku bila sudah terjadi perubahan struktur di Dinas Pendidikan Sulut.
“Fungsi cabang dinas lagi diperkuat. Tidak ada kepala seksi lagi, dari kabid langsung staf,” tandas dia.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY