Data IPG 2018, Perempuan di Sulut Tembus Level Teratas

0
11
Kadis PPPA Sulut, Mieke Pangkong (kiri), Fatahillah (kanan).
Kadis PPPA Sulut, Mieke Pangkong (kiri), Fatahillah (kanan).

CINTASULUT.COM,- Isu gender merebak, disinyalir berpengaruh terhadap berkembangnya kreativitas dan kerja para perempuan. Tentu saja jadi perhatian khusus tiap pihak. Namun patut berbangga, perempuan Provinsi Sulawesi Utara berhasil tembus level teratas dalam memberikan kontribusi signifikan di berbagai bidang sesuai catatan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018 sebesar 94,79. Terdapat perbedaan sedikit dengan daerah lain seperti DKI, Yogya, dan Riau yang berada di level 94,74.
Dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulawesi Utara, Sulut untuk IPG sudah tiga tahun berturut-turut berada di peringkat tertinggi nasional, ini juga setara dengan Indeks Pembangunan Manusia.
“Di mana pemahaman konsep gender telah dikonstruksikan di segala aspek pembangunan,” ujarnya di kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama jurnalis perempuan Sulut oleh Kementerian PPPA, Selasa (15/10/2019) kemarin di salah satu ruangan rapat Hotel Arya Duta Manado.
Di sisi lain, Mieke mengungkapkan tentang perbedaan menyolok yang masih dialami perempuan, yakni masalah pengeluaran atau pendapatan.
“Kita perlu support lagi terkait aspek ekonomi. Kenapa penting karena perempuan dan laki-laki dalam hal peran dan tanggung jawab yang sama,” ujarnya sambil menambahkan masalah pendapatan masih bias.
‘Ini perlu dilakukan analisis gender untuk melihat ketimpangan dan diskriminasi yang ada,” tukasnya.
Mieke juga mengatakan bahwa peran dan tanggungjawab responsif gender bukan hanya milik PPPA.
“Tanggung jawab itu bukan hanya di Dinas PPPA tetapi pencegahan perlindungan perempuan dan anak tetapi dalam kegiatan, program kebijakan ada di instansi teknis terkait lainnya,” sebutnya di hadapan 30 Jurnalis perempuan Sulawesi Utara.

Uni Lubis saat membawakan materi.
Uni Lubis saat membawakan materi.

Senada dikatakan pembawa materi, Drs Fatahillah MSi, Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian PPPA.
Menurutnya, sejauh ini budaya patriarki telah menempatkan laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan.
“Hal itu tidak saja mencakup kepemimpinan politik dan sosial tetapi juga berlaku di kalangan media. Terutama dalam hal bekerja dan mendapatkan upah, masih terjadi ketimpangan,” tutur dia.
Menurutnya lagi, ada ketimpangan dan kesenjangan kebijakan yang berpengaruh terhadap perempuan yang bekerja, termasuk media yang belum responsif gender,” katanya.
Fatahillah mendorong dan mengedukasi jurnalis perempuan agar dalam menjalankan tugas jurnalistik dapat meng-cover perempuan.
“Pers sebagai media yang menyampaikan informasi, memberikan pendidikan dan hiburan harus mengedepankan kesetaraan gender,” ajak Fatahillah sembari menambahkan bahwa media dan perempuan mengemban amanat untuk melepaskan belenggu sebagaimana yang digaungkan melalui Aksi Beijing.
Sedangkan pemateri Uni Lubis menjelaskan bagaimana cara menulis pemberitaan tentang pemerkosaan. Dimana, jurnalis wajib menentukan kata tiap kata dalam penulisan agar tidak tampak fulgar. Dan tentu saja wajib menjaga identitas korban.
“Tulis inisial tapi alamatnya lengkap. Atau kita mewancarai keluarga korban, itu sama saja mengungkap identitas korban,” ucap jurnalis senior ini.
Dirinya juga memaparkan bagaimana cara mewawancarai korban bencana agar tidak membuka duka terhadap narasumber.
“Harus menggunakan kata yang pas, di waktu yang pas pula, jangan langsung disodorkan pertanyaan yang bisa membuat narasumber harus mengingat masa-masa pahit itu,” ujar Lubis.
Dia pun mengajak agar jurnalis perempuan di Sulut saling menopang satu dengan yang lain.
Turut hadir sebagai pembicara, Kabid Partisipasi Media Susanti MAP, Ketua FJPI Pusat Uni Lubis, dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Patirro) Widi Haryanto.* (jane)

==========
Tulisan lain:

SHARE

LEAVE A REPLY