Deprov Selidiki Dugaan Pungli di SMAN 1 Manado

Tanda awas untuk sekolah lain

0
63
DPRD Sulut melakukan investigasi di SMA Negeri 1 Manado terkait aspirasi masyarakat menyangkut masih diberlakukannya uang komite di beberapa sekolah
DPRD Sulut melakukan investigasi di SMA Negeri 1 Manado terkait aspirasi masyarakat menyangkut masih diberlakukannya uang komite di beberapa sekolah

CINTASULUT.COM,- Usai menerima aspirasi terkait masih diberlakukannya uang komite di beberapa sekolah tingkat menengah atas dan sekolah kejuruan, DPRD Sulut langsung melakukan investigasi dengan mengunjungi sekolah tersebut. Dan, SMA Negeri 1 Manado jadi tempat tinjauan anggota dewan.
Terungkap fakta di lokasi, pimpinan sekolah maupun komite tak menampiknya namun berdalih pungutan itu tidak ada unsur paksaan.
Saat personil Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bertanya soal kabar tak sedap itu, pihak sekolah menyebutkan pungutan tersebut demi menutupi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum dicairkan. “Sampai saat ini dana bos belum ada untuk membantu pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer, red). Makanya pihak komite melakukan inisiatif untuk menggunakan anggaran komite. Kita di sini ada 2.500 siswa. Kami tidak pernah mengancam dan memaksa. Banyak siswa yang bebas dan tidak dipungut sama sekali,” tanggap Alex Tamba, Plh. Kepala SMAN 1 Manado saat kunjungan DPRD Sulut, Selasa (11/4/2017).
Senada disampaikan Ketua Komite Sekolah, Donald Rumokoy. Ia menjelaskan, pungutan itu sifatnya sukarela dan sesuai kesepakatan bersama. Pemberian dari pihak orangtua/wali ke sekolah pun sangat bervariasi. Tergantung kemampuan masing-masing orangtua/wali. Kepada siswa dipungut biaya rata-rata Rp75 ribu perbulan. “Kalau semua memberikannya hampir Rp3 Miliar per tahun. Namun di saat dana BOS turun maka pungutan tersebut bisa dikembalikan. Anggaran tersebut juga digunakan biayai THL (Tenaga Harian Lepas) yang tidak dibiayai BOS,” ungkap mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menjawab pertanyaan anggota dewan provinsi (Deprov), Fanny Legoh.
Anggota dewan, Adriana Dondokambey mengungkapkan, agar pihak sekolah dan komite menjelaskan lebih jelas maksud tersebut ke orangtua/wali. “Mungkin ada orang tua siswa yang memberikan bantuan tidak ikhlas, sampai harus bicara di luar,” ucap kakak kandung Gubernur Olly Dondokambey itu.
Sedangkan Stevanus Vreeke Runtu mengkritisi soal anggaran komite yang diperuntukkan bagi para THL. “Yang punya kewenangan mengangkat THL siapa? Kalau sekolah yang mengangkat berarti kekurangan tenaga pengajar. Jika terus dilakukan berarti akan terus bertambah,” ujar Pimpinan DPRD Sulut ini.
Sebelumnya masalah uang komite ini telah terungkap dalam Rapat LKPJ TA 2016 di Gedung Cengkih dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Di hadapan Sekprov Edwin Silangen, dua Legislator yakni Denny Sumolang dan Amir Liputo pun dengan tegas meminta agar ditindaklanjuti.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY