Dialog Umum Bahas Topik Kedaulatan Politik Masyarakat Adat di PILKADA 2018 & PEMILU 2019

0
14
Rakernas AMAN  yang digelar di Komunitas Adat Walak Tombariri, Desa Koha, Kabupaten Minahasa dibuka dengan Dialog Umum Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat.
Rakernas AMAN yang digelar di Komunitas Adat Walak Tombariri, Desa Koha, Kabupaten Minahasa, 14-17 Maret 2018 dibuka dengan Dialog Umum Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat.

CINTASULUT.COM,- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah dimulai. Berdasarkan rilis yang diterima, sejumlah agenda strategis dari kegiatan yang digelar di Komunitas Adat Walak Tombariri, Desa Koha, Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara, 14-17 Maret 2018, pun tengah bergulir.
Kemarin, telah dibuka dengan Dialog Umum Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat dengan tema “Mewujudkan Kedaulatan Politik Masyarakat Adat dalam Arena Politik Elektoral; PILKADA 2018 & PEMILU 2019”, di Balai Pertemuan GMIM Desa Koha. Dan yang jadi moderator adalah Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, Abdi Akbar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Rukka Sombolinggi mengawali dialog tersebut dengan menyampaikan “Posisi Masyarakat Adat dalam Politik Elektoral”. Pada kesempatan ini Sekjen AMAN membeberkan sejumlah persoalan yang kini dihadapi masyarakat adat pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Di antaranya soal jutaan masyarakat adat yang terancam tidak bisa memberikan hak suaranya. Ia juga mengungkapkan tentang korupsi Sumber Daya Alam paling besar terjadi di Indonesia dan korban terbanyaknya adalah masyarakat adat.
Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan AMAN Nasional, Abdon Nababan mendapat kesempatan untuk menyampaikan topik “Demokrasi dan Kedaulatan Masyarakat Adat”. Abdon menjelaskan bahwa jika wilayah adat menjadi target operasi banyak pihak. Disebutkan juga, politik uang dan politik identitas yang dimainkan sejumlah oknum, ada hubungannya dengan masyarakat adat.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif yang hadir dalam kesempatan tersebut juga mengakui soal korupsi SDA yang merajalela di negeri ini. Apalagi di momen menjelang Pilkada.
Menurut Laode, wilayah adat sering ‘dijual’ oleh oknum calon kepala daerah ke sejumlah pihak. Dana itu kemudian bergulir dalam Pilkada menjadi ‘money politic’. Karena itu, Laode meminta masyarakat adat untuk tidak memilih kepala daerah yang suka jual-jual wilayah masyarakat adat.
Dalam dialog tersebut hadir pula Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid yang menyajikan materi “Menjamin Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu” serta Komisioner Bawaslu RI Moch Afifuddin banyak mengulas soal “Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu berbasis Masyarakat Adat”.
Hadir pula anggota DPR RI Sulaiman L. Hamzah. Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI. Hamzah yang hadir mewakili Pengusul RUU Masyarakat Adat itu menyajikan materi tentang “Peluang dan Tantangan Politik dalam Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat di Parlemen”.
Sementara, Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Center dan Erik Kurniawan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menguraikan sejumlah data, kajian serta beberapa saran untuk mengatasi persoalan masyarakat adat yang diungkap para pemateri.
Dialog ini mendapat respon antusias dari ratusan pengurus AMAN dan tokoh adat se-Nusantara yang hadir sebagai peserta.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY