Diduga Ada Pungli di PN Manado, Ini Yang Dilakukan KPN Simarmata

0
114
Para pengunjung PN Manado saat sedang mengisi jawaban di lembaran survey, Rabu (11/4/2018) siang..
Para pengunjung PN Manado saat sedang mengisi jawaban di lembaran survey, Rabu (11/4/2018) siang.

CINTASULUT.COM,- Pungutan liar memang lagi marak dibicarakan. Tidak mengenal tempat atau pun bidang apa, dimana ada peluang maka pungli pun tak bisa dihindari.
Tidak ingin pungli terjadi di PN Manado, Edward Simarmata, SH. LLM. MTL, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Manado langsung tentukan sikap.
Terlihat, Rabu (11/4/2018), sejak pagi hari para pengunjung terkejut ketika serombongan mahasiswa magang mengedarkan secarik kertas berwarna kuning berisi form survey yang harus diisi.
Adapula pertanyaan yang tertuang di selembaran tersebut sangat menarik. Seperti, apakah ada hambatan dalam pelayanan di PN Manado, dan apakah ada dimintai membayar pungutan liar?
Sejauh pengamatan awak media, di seluruh pengadilan di Indonesia, baru kali inilah ada pengadilan yang berani menanyakan hal yang sensitif seperti itu kepada penggunanya sendiri. Kalaupun ada survey sejenis, biasanya dilakukan oleh institusi di luar pengadilan.

TIM PELAKSANA SURVEY (ki-ka): Krispy Kapile, Mhs. Abdul Hasan Ladja, Eva Fridona, Else Losa, Hakim Arkanu (Ketua Tim / berdasi), Mhs. Sartikanada Peroma, Mhs. Christy Sekeon, Mhs. Natasya Kusoy, dan Robby Tangkilisan.dasi), Mhs. Sartikanada Peroma, Mhs. Christy Sekeon, Mhs. Natasya Kusoy, dan Robby Tangkilisan.
TIM PELAKSANA SURVEY (ki-ka): Krispy Kapile, Mhs. Abdul Hasan Ladja, Eva Fridona, Else Losa, Hakim Arkanu (Ketua Tim / berdasi), Mhs. Sartikanada Peroma, Mhs. Christy Sekeon, Mhs. Natasya Kusoy, dan Robby Tangkilisan.dasi), Mhs. Sartikanada Peroma, Mhs. Christy Sekeon, Mhs. Natasya Kusoy, dan Robby Tangkilisan.

Ketika ditanyakan kepada Ketua PN Manado Edward Simarmata, SH. LLM. MTL maksud dan tujuan survey, lewat Juru Bicara Pengadilan Hakim Vincentius Banar, SH.MH mengatakan, ada empat alasan mengapa survey ini dilakukan secara mandiri.
“Pertama: PN Manado sedang memasuki tahap akhir pemenuhan persyaratan menjadi anggota Konsorsium Internasional Pengadilan Unggul Seluruh Dunia.
Kedua, pembuktian dari pelaksanaan akreditasi pengadilan adalah apakah pelayanan hukum di PN Manado telah sesuai ketentuan. Ketiga, dengan diberlakukannya meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), apakah masih ada kelemahan pelayananan yang harus diantisipasi. Yang terakhir / keempat, apakah aparatur PN Manado telah siap menerima perubahan, untuk menjadi yang lebih baik,” jelas Hakim Banar.
Dan, saat ditanyakan apakah tidak malu jika hasil survey justru negatif, dan hanya ‘membuka aib’ PN Manado?
Dengan tegas dijawab Hakim Banar, “PN Manado hanya menjalankan perintah dari Mahkamah Agung RI untuk menjadi pengadilan yang lebih baik. Survey ini berisi 19 pertanyaan. Target responden setidaknya 500 orang. Periode pelaksanaan sekitar tiga minggu, dan berlokasi di gedung PN Manado,” aku Hakim Banar
Adapun Ketua tim pelaksana ditugaskan Arkanu (Hakim Koordinator Penanganan Pengaduan).
“Perintah Ketua PN Manado Edward Simarmata sangat jelas, dan sederhana. Laksanakan survey, apapun hasilnya, apa adanya akan dipaparkan secara terbuka. Untuk menjadi perbaikan di masa depan, dan dikelola dalam program Management Resiko,” ucapnya.
Sedangkan, terkait siapa pemilik ide hingga survey ini dilakukan di PN Manado, sambil tersenyum Juru Bicara PN Manado ini mengatakan,
“Menurut penjelasan Simarmata, dasar hukum berasal dari peraturan Kementerian PAN & RB, dan pola pertanyaan mengambil contoh survey sejenis, yang pernah dilakukan oleh Ombudsman RI, dan MAPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” jelasnya.
Ditambahkan Hakim Banar, ada perbedaan format.
“Iya, ada sedikit perbedaan. Kedua lembaga tersebut membedakan jumlah uang pungutan liar, sedangkan dalam survey PN Manado, tidak menanyakan hal tersebut,” jelas Banar.
Ditanya alasannya, dijelaskan Hakim Banar, “Besar atau kecil, banyak atau sedikit, menurut Ketua PN Manado, semuanya sama saja. Tetap disebut pungli.
Semoga pelayanan hukum PN Manado, dapat meningkatkan kepuasan pencari keadilan di kota Manado,” tandas Hakim Banar menutup percakapan.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY