Diduga Revitalisasi Anjungan Sulut TMII Tidak Ada Payung Hukum, Ini Penjelasan Gubernur

0
11
Gubernur Sulut Olly Dondolambey.
Gubernur Sulut Olly Dondolambey.

CINTASULUT.COM,- Dana cadangan sekira Rp20,5 miliar sebagai dana revitalisasi pembangunan anjungan Sulawesi Utara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, sempat menjadi pertanyaan pada pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan TAPD Provinsi Sulut belum lama ini. Bahkan, dalam rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018 dana revitalisasi tersebut juga menjadi pertanyaan Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan, bahwa belum adanya payung hokum. Terkait hal ini dijawab Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE.
Saat diwawancarai awak media usai paripurna, menjawab pertanyaan wartawan Gubernur mengatakan, yang belum ada payung hukum adalah penggunaan dana-dana sharing Kabupaten/Kota.
“Itu sudah ditata dalam APBD, pembiayaan revitalisasi taman mini. Yang belum ada payung hukum itu adalah penggunaan dana-dana sharing dari kabupaten/kota, penggunaannya harus ada perda,” tutur Gubernur.
Lanjut Gubernur, bila dewan tidak setuju ada bantuan dari daerah maka akan memakai dana dari APBD.
“Ya pakai APBD full, susah amat,” tandas Gubernur.
Diketahui, dana revitalisasi anjungan TMII milik Provinsi Sulut dianggarkan total Rp60,5 miliar. dan dibagi dalam tiga tahap penganggaran di APBD. Setiap kabupaten/kota ditetapkan Rp1 miliar dan provinsi sekira Rp5 miliar.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, M.Roskanedi,SH saat dikonfirmasi cintasulut.com di gedung kantor DPRD Sulut pada hari yang sama terkait hal tersebut, dengan singkat mengatakan agar dikonfirmasikan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Sulut.
“Ya, coba tanya ke TP4D,” singkat Kajati Roskanedi.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY