Diduga Serobot Lahan Warga, Tuuk Tegas: “Cabut Ijin PT KKI”

0
183
Julius Jems Tuuk saat meninjau lokasi sengketa lahan di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolmong yang melibatkan PT. KKI.
Julius Jems Tuuk saat meninjau lokasi sengketa lahan di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolmong yang melibatkan PT. KKI.

CINTASULUT.COM,- Beralih fungsi dari persawahan jadi perkebunan kelapa sawit di lahan seluas 300 hektar yang berlokasi di lima desa di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), berakibat fatal. Warga kelima desa  tersebut, yakni Desa Bolangat Timur,Bolangat, Babo, Ayong, dan Cempaka  terancam kehilangan mata pencaharian. Bahkan, lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Wahana Klabat Sakti (WKS) yang diberikan  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong kepada warga kini diambil oleh PT. Karunia Kasih Indah (KKI).
Menurut Marthina Tatulus, salah satu warga Bolangat Timur bahwa  lahan yang diberikan luas awalnya sekira 125 Ha dari 300 Ha yang diperuntukkan bagi para warga untuk ditanami padi. Namun seiring waktu yang berjalan kini diambil alih oleh PT KKI untuk ditanami kelapa sawit.
Tak hanya itu,  dua irigasi, masing-masing irigasi yang dibangun pada tahun 1996 dengan anggaran sekira Rp9 miliar dan irigasi yang dibangun pada tahun 2015 dengan anggaran Rp3,2 miliar  oleh pemerintah untuk mengairi areal persawahan kini tidak berfungsi lagi karena telah dirusak oleh PT KKI.
Dikatakan Thina, para warga beberapa waktu lalu sempat melakukan konsultasi untuk mengingatkan kepada perusahaan bahwa lahan yang digarap oleh perusahaan telah menyerobot lahan milik para petani sawah. Namun, dari pihak perusahaan sendiri tidak menggubris peringatan tersebut. Bahkan sebaliknya, pihak perusahaan melakukan teror kepada warga dengan menggunakan oknum polisi, sampai salah satu warga mengalami korban penembakan dengan luka tembak di kaki.
Thina juga menyebutkan pernah menyampaikan permasalahan lahan HGU ini kepada Pemkab Bolmong, namun hingga sekarang penyelesaian penyerobotan lahan HGU tersebut tak kunjung diatasi. Akibat permasalahah tersebut, warga terancam kehilangan mata pencaharian dan penghasilan sekira Rp. 10,5 Milyar pertahunnya. Selain mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lahan HGU milik para petani, para petani juga menuntut agar dilakukan perluasan kampung.
Mendengar permasalahan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ir Julius Jems Tuuk langsung turun ke lokasi untuk mendengar langsung keluhan dari para warga yang ada di 5 desa tersebut.

Julius Jems Tuuk saat meninjau lokasi sengketa lahan di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolmong yang melibatkan PT. KKI.
Julius Jems Tuuk saat meninjau lokasi sengketa lahan di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolmong yang melibatkan PT. KKI.

Menurut Tuuk, permasalahan yang dihadapi oleh warga yang ada di 5 desa, termasuk di Bolangat sama juga yang dihadapi oleh warga di desa Pinagaluman dan Lolak Tiberias.
“Jadi masalah yang dihadapi di Bolangat sama juga yang dihadapi oleh warga di desa Pinagaluman dan Lolak Tiberias.,” jelas Tuuk yang didampingi oleh Asisten I  Pemkab Bolmong, Camat Sangtombolang, dan Sangadi Desa Bolangat.
Tuuk yang juga merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bolmong ini juga mengatakan bahwa permasalahan ini tidak sejalan dengan program dari Presiden Jokowi yakni swasembada beras.
“Jadi ini swasembada beras yang Presiden Jokowi inginkan. Tapi, nyatanya sawah yang merupakan sawah kelas I,  sawah yang mempunyai produksi sangat baik, yang harusnya dijaga, justru itu yang ditanami sawit,” tukas Tuuk saat diwawancarai oleh wartawan seusai melakukan check on the spot, Kamis (10/03) kemarin.
Ia menambahkan,  lahan yang diserobot itu merupakan sawah terbaik, bahkan melebihi tingkat kesuburan persawahan  di wilayah Dumoga yang terkenal sebagai lumbung beras Sulawesi Utara. Karena itu Tuuk pun meminta kepada pemerintah agar dapat mengevaluasi kembali kepemilikan izin dari PT KKI dan mendesak agar lahan ini dapat dikembalikan kepada masyarakat, karena di lahan tersebut masyarakat dapat menghasilkan 1.500 ton beras dalam setahun.
“Saya minta pemerintah bisa mengevaluasi lagi izin dari PT KKI dan mengembalikan lagi lahan ini kepada masyarakat. Kenapa, karena di lahan ini masyarakat bisa menikmati Rp 10,5 milyar lebih uang per tahun, dan menghasilkan beras 1.500 ton pertahunnya.,” tandasnya.
Sementara itu, terkait dengan  infrastruktur irigasi pertanian yang dirusak oleh PT KKI, Tuuk mengatakan jika dalam tahap evaluasi nanti ditemukan ada unsur kerugian negara maka pemerintah harus mencabut izin dari PT KKI.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY