Dijerat Pasal 263, JPU Tuntut MHT 1,6 Tahun Penjara

0
10
Edwin Tumundo,SH (JPU).
Edwin Tumundo,SH (JPU).

CINTASULUT.COM,- Terdakwa MHT alias Hans (52), oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulut Edwin Tumundo, SH dituntut 1,6 tahun penjara terkait kasus dugaan pemalsuan pembuatan Kartu Keluarga (KK) 2010.
JPU telah meminta Majelis Hakim yang diketuai Denny Tulangouw, untuk menyatakan terdakwa Hans bersalah dalam perkara ini.
“Terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan,” ujar Jaksa Tumundo saat membacakan tuntutannya, Rabu (4/7/2018).
Usai mendengarkan tuntutan JPU, Majelis Hakim lantas menunda jalannya persidangan, dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa untuk mengajukan pledoi alias nota pembelaan.
Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU, kejadian pada 14 Oktober 2010, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado. Saksi Alharun datang ke kantor terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Manado menghadap terdakwa diruang kerja, kala itu terdakwa sebagai Kepala BKD.
Terdakwa minta tolong pada saksi agar diterbitkan KK atas nama terdakwa. Saksi kemudian ke kantor Disdukcapil Kota Manado. Saat itu, terdakwa kemudian menelpon saksi dan memberikan data sebagaimana yang diminta saksi, untuk dimasukan ke dalam Kartu Keluarga (KK).
Setelah ditulis dalam selembar kertas dan dimasukkan kepada Kepala Disdukcapil Manado, kala itu Evan Liow, sesuai database yang diterima oleh Disdukcapil Kota Manado dari Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.
Data diserahkan pada saksi Nirbito di bidang Administrasi Kependudukan untuk dicetak dalam Kartu Keluarga (KK), data yang ada hanya nama dari terdakwa, beserta anak-anak terdakwa Rivo dan Nindya.
Saksi pun menanyakan soal nama ibu dari anak-anak terdakwa pada salah satu staf, yang kemudian memberitahukan nama Magdalena Katuuk. Dan berdasarkan database yang dikirim dari Disdukcapil Kabupaten Minahasa ke Manado bahwa di dalam kolom orang tua, yakni ayah dan ibu dari anak anak adalah kolom kosong, serta di dalam kolom status perkawinan adalah cerai mati. Data lainnya sudah tidak diubah lagi sebagaimana diminutasi dari Disdukcapil Minahasa.
Disdukcapil Manado data status perkawinan adalah cerai mati. Karena Disdukcapil Kota Manado beranggapan bahwa istri terdakwa sudah meninggal dunia, dan saat itu tidak mengetahui kalau terdakwa sudah menikah lagi. Dan setelah selesai KK diserahkan kepada terdakwa.
Atas hal itu, Magdalena kemudian mengadukan terdakwa. Dirinya beralasan jika sejak terdakwa menikah sah dengannya pada tanggal 1 Februari 2007 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 5/09/2007, dan memiliki anak hasil perkawinan sah antara saksi dan terdakwa, dan memiliki KK No. 109/DT/XI/2007, status istri sah dan masih dalam keadaan hidup.
Parahnya, terdakwa sendiri ketika diklarifikasi tidak pernah mengajukan keberatan agar kesalahan data atau pengetikan KK diubah.
Ternyata, KK dipergunakan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi untuk membeli rumah yang ada di perumahan Royal Residen dengan cara kredit melalui Bank.* (jane)

==========
Tulisan lain:

SHARE

LEAVE A REPLY