DPRD Gelar Paripurna LHP BPK RI, Lagi…Sulut Raih WTP

0
14

 

 

 

Penyerahan LHP APBD 2010 oleh BPK RI Kepada Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw,SE.
Penyerahan LHP APBD 2018 oleh BPK RI Kepada Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw,SE.

CINTASULUT.COM,- DPRD Sulut, Selasa (5/6/2018) pagi tadi sekira pukul 10:00 Wita menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI atas APBD 2017. Dan, untuk kesekian kalinya Provinsi Sulawesi Utara meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, SE, sangat mengapresiasi hal ini, dan menghimbau akan terus terjalin koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif demi kemajuan Provinsi Sulut mencapai kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya dalam rapat paripurna, Ketua BPK RI Dr.Harry Azhar Azis, MA mengatakan, WTP yang ditetapkan BPK RI untuk Sulut karena adanya sinergi antara Pemprov Sulut dan BPK RI. Namun demikian masih ada catatan
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana pemerintahan daerah ada kewenangan provinsi yang belum dijalankan sepenuhnya.
“Yaitu terkait aset. Wajib menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI selambatnya 60 hari, jika lewat 60 bisa masuk ranah hukum,” tutur Azis.
Azis pun berujar bahwa BPK siap diundang rapat oleh DPRD.
“Apabila diperlukan dalam rapat untuk meminta lebih jauh terkait hasil BPK, dengan senang hati menghadirinya,” ujar dia.
Lebih lanjut dikatakan Ketua BPK RI ini, pencapaian WTP memang penting, namun itu bukanlah tujuan akhir.
“Peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ini indikator kemakmuran,” ucapnya.
Dirinya pun memberikan apresiasi terkait capaian peningkatan ekonomi di Daerah Nyiur Melambai ini.
“Data BPS menunjukan peningkatan di Provinsi Sulut 6,68 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Itu luar biasa,” ujar Azis.
Sedangkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas LHP BPK RI.
“Terima kasih kepada BPK atas hasil LHP. Dan tentu saja menjadi semakin berarti bagi setiap SKPD untuk menjadi semakin transparan dalam pengelolaan anggaran,” kata Gubernur.
Dan terkait kesiapan BPK RI hadir bila diundang rapat oleh DPRD Sulut terkait sistem penilaian BPK, menurut Gubernur adalah terobosan baru dari BPK dan Legislatif.
Dalam sambutannya Gubernur mengakui bila sumber pengelolaan keuangan daerah masih terbatas.
“Untuk itu, seluruh jajaran pemprov tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perubahan. Memang di beberapa SKPD masih ada yang perlu didalami lebih jauh,” tandas Gubernur.
Diketahui, rapat paripurna tersebut turut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven Kandouw, SE, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, Marthen Manoppo, dan Stevanus Vreeke Runtu, para anggota DPRD Sulut, Forkopimda, dan SKPD Provinsi Sulut.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY