DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Terkait Mendengarkan Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda 2020 dan Pemandangan Umum Fraksi

0
222
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Gubernur Sulut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2020, serta Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Selasa (5/11/2019).
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Gubernur Sulut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2020, serta Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Selasa (5/11/2019).

ADVERTORIAL, CINTASULUT.COM.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Gubernur Sulut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2020, serta Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, sekaligus mendengarkan Jawaban dan Penjelasan Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (5/11/2019).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Victor J. Mailangkay, Wakil Ketua James Arthur Kojongian dan Wakil Ketua Billy Lombok serta dihadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Ketua Dewan sendiri mengapresiasi Gubernur Sulut terhadap penjelasan terkait usulan Ranperda tahun anggaran 2020. Menyusul pemandangan umum dari kelima fraksi yang ada di DPRD ( fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Nyiur Melambai).

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw dan rombongan memasuki ruang rapat.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw dan rombongan memasuki ruang rapat.

Sementara itu, Gubernur Olly mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas pesatnya pembangunan di Sulut.
“Berkat persatuan, sinergitas dan kebersamaan yang kuat, sertadukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kita senantiasa mampu merajut tantangan pembangunan menjadi peluang bahkan kekuatan Sulawesi Utara dalam menghadapi era persaingan global,” kata Olly.
Olly menuturkan, Pemprov Sulut telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Yaitu memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan pemerataan infrastruktur.
Lanjut Olly, RKPD 2020 memuat tujuh prioritas pembangunan.
“Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemantapan sumber daya manusia, Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif, Pemerataan infrastruktur, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan sukses Pemilu Kepala Daerah, Reformasi Birokrasi, serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,” pungkas Olly.

Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan sambutannya.
Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan sambutannya.

Terkait pendanaan, Olly menjelaskan ada 6 prioritas pada tahun 2020, yaitu dana PILKADA 2020, Fungsi Pendidikan paling sedikit 20 %, Fungsi Kesehatan 10 %, Pemenuhan pembangunan Infrastruktur, Pemenuhan Fungsi Inspektorat 1 %; dan Pemenuhan Pembangunan SDM Aparatur 0,34 %.
Tambah dia, tahun 2020 adalah tahun demokrasi bagi Pemerintah dan Masyarakat Sulut. Dinamika politik pasti akan berimbas pada beragam dimensi kehidupan terutama di bidang Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, serta Pertahanan dan Keamanan).
Karenanya, Olly mengajak semua pihak secara bersama-sama mengelola beragam imbas dimaksud dalam semangat gotong-royong untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan menjadikan tahun 2020 sebagai tonggak untuk melahirkan calon-calon pemimpin bijak, yang selalu amanah dan setia pada 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Susana ruang paripurna DPRD Sulut saat rapat berlangsung.
Susana ruang paripurna DPRD Sulut saat rapat berlangsung.

Diketahui, dalam RAPBD ini, berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2020 telah dialokasikan dana Pilkada masing-masing untuk KPU Rp 220 Miliar, untuk Bawaslu Rp 110 Miliar, serta untuk TNI dan Polri Rp 30 Miliar.
Turut hadir Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Pejabat Struktural ASN Eselon III dan IV, unsur Forkopimda Sulut, BIN, BPK, BPKP, Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya.* (Advetorial)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY