Dugaan Banyak ASN Tersangkut Kasus Korupsi, Kalangi: Bila Data Itu Benar Harus Ada Evaluasi Kinerja

0
17
Edwin Silangen dan Syenny Kalangi.
Edwin Silangen dan Syenny Kalangi.

CINTASULUT.COM,- Pernyataan Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik BKN Sukamto bahwa dari 307 data PNS/ASN diblokir karena tersangkut kasus korupsi, paling banyak berasal dari Sulut, diseriusi DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Ini juga jadi topik saat dilaksanakannya rapat antara pansus OPD dengan Pemprov Sulut, Selasa (7/8/2018).
Dikatakan salah satu Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulut yang juga anggota Pansus OPD Syenny Kalangi usai rapat, pernyataan tersebut datang dari Badan Kepagawaian Negara (BKN). Tentunya lembaga ini memiliki data terkait masalah itu. Apalagi sudah sampai memblokir data kepegawaian PNS yang tersangkut masalah ini.
“Bila data itu benar maka harus ada evaluasi dari pihak eksekutif soal kinerja. Supaya bisa lebih profesional. Kalau dari pihak BKN yang mengeluarkan pernyataan, tentu mereka memiliki data dan bukan asal-asalan,” tegas Kalangi di ruang kerjanya saat diwawancarai sejumlah awak media.
Permasalahan ini menurutnya harus diseriusi bukan hanya terkait kecakapan dalam mengelola keuangan melainkan pula integritas ASN yang perlu juga ada evaluasi.
“Selain itu, sistem juga perlu dikaji barangkali pula ada yang salah. Saya rasa evaluasi secara berkala penting dan saya rasa sedang dilakukan pemerintah sekarang ini,” ungkapnya.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Edwin Silangen menyampaikan, masalah ASN ini memang yang sudah melalui proses hukum. Dengan demikian itu dinilai menjadi pembelajaran bagi semuanya.
“ASN harus bekerja sesuai aturan, profesional dan kualitasnya harus ditingkatkan. Itu saja, kalau kita pegang aturan, kita profesional maka kita terhindar dari masalah seperti itu,” ungkap Sekprov.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY