Dugaan Korupsi Pemecah Ombak di Desa Likupang, Rosa Cs Resmi Didakwa

0
51
Kasus korupsi proyek pemecah ombak di Minut mulai disidangkan di PN Tipikor Manado.
Kasus korupsi proyek pemecah ombak di Minut mulai disidangkan di PN Tipikor Manado.

CINTASULUT.COM,- Kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang II dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, dengan kerugian negara sekira RP8,8 miliar bergulir di Pengadilan Negeri TIPIKOR Manado, Selasa (13/2/2018) siang.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulut Bobby Ruswin mendakwa tiga terdakwa, masing masing dalam berkas tersendiri. Yakni dr. RMT alias Rosa (54) yang kala itu menjabat sebagai Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tahun 2016 sekarang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Minut; Direktur Manguni Makasiouw Minahasa, RM alias Robby (47) sebagai pelaksana proyek; dan SHS alias Steven (44) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD di Kabupaten Minut.
Sebagaimana dalam dakwaan, kasus yang berawal Februari 2016 hingga Desember 2017, awalnya terdakwa Steven pernah diajak bersama terdakwa Rosa bertemu Bupati VAP, melaporkan kondisi Desa Likupang II yang sering terkena banjir rob, dan oleh karenanya Bupati Minut menyampaikan rencana kegiatan proyek yang akan menggunakan anggaran dana siap pakai BPBD, dan proyek akan dikerjakan terdakwa Robby yang juga ada dalam ruangan itu.
Selanjutnya terdakwa Rosa memintakan terdakwa steven untuk membuat proposal usulan kegiatan proyek.
Singkat, dalam rangka mendapat dana siap pakai BPBD, VAP selaku bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Minut No. 60 Tahun 2016 tertanggal 18 Februari 2018 tidak berdasarkan pada adanya kondisi yang dinyatakan ekstrim. Sesuai klimatologi prakiraan curah hujan di Kabupaten Minut di bawah normal, yang artinya sifat hujan tidak terlalu menghawatirkan dan tidak terdapat warning dari BMKG. Dan dana pun cair.
Belakangan ada selisih pekerjaan . Terdakwa steven sendiri sebagai PPK tidak membuat usulan rencana kegiatan penanggulangan darurat membuat tanggul, dan tidak melakukan tindakan lain dalam rangka pengendalian pelaksanaan perjanjian kontrak.
Untuk terdakwa Robby dikatakan JPU, sejak awal sudah mengetahui akan mendapat proyek dan menerima perintah untuk mendirikan perusahaan, PT MMM tidak melalui Pokja ULP BPDB melainkan mendapat penunjukan langsung dari Bupati VAP dengan alasan kategori dalam keadaan darurat.
Parahnya, ternyata pekerjaan dikerjakan orang lain, yakni Rio Permana, orang yang tidak memiliki hak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
“Dan berdasarkan penghitungan yang dilakukan ahli dari Politeknik Negeri Manado. Dengan melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan didapat tiga kesimpulan Pekerjaan yang tidak selesai,” ujar JPU.
Pekerjaan batu, panjang pasangan batu adalah 637 m, volume pasangan batu adalah 7.569,16 m2. Volume pasang batu tidak sesuai yang tertera dalam kontrak kerja. Kondisi batu tidak rapi dan tidak saling mengikat, di mana tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU no.07/SE.
Kedua, Pekerjaan geotekstil, tidak terpasang sesuai dengan volume yang ada di dalam kontrak, pada bagian sepanjang 145.8 m, pemasangan geotekstil salah, tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga pekerjaan penimbunan tanah telah selesai dilaksanakan, akan tetapi volume timbunan melebihi volume di dalam kontrak.
Sehingga menimbulkan kerugian negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan. Sesuai dengan kontrak Rp15.299.027.639.95 , terpasang di lapangan Rp 5.604.710.197.29.
Adapun sidang tersebut oleh Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar SH MH, anggota Arkanu SH Mhum, dan adhock Wenny Nanda SH.
Sidang pun ditutup, dan akan kembali digelar dengan agenda menghadirkan saksi pada tanggal 27 Februari 2018.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY