Dugaan Penyimpangan Bantuan Bibit Jagung APBN Bergema di Paripurna, Tuuk Desak Kejati dan Polda Periksa Kadis Pertanian Bolmong

0
129
Dugaan penyimpangan bantuan bibit jagung APBN bergema di Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/1/2019).
Dugaan penyimpangan bantuan bibit jagung APBN bergema di Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/1/2019).

CINTASULUT.COM,- Dugaan adanya penyimpangan terhadap bantuan pemerintah pusat lewat APBN berupa bibit jagung oleh oknum Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bergema di Ruang Paripurna DPRD Sulut, di hadapan Wakil Gubernur Steven Kandouw,SE, Rabu (16/1/2019) siang.
Dugaan tersebut diucapkan Legislator Ir.Julius Jems Tuuk dengan nada tegas.
“Menyambung aspirasi yang disampaikan masyarakat Bolaang Mongondow, diduga Kadis Pertanian Bolaang Mongondow (inisial RR) menggunakan bantuan APBN, yang harusnya diserahkan kepada rakyat tetapi digunakan sebagai instrumen pemenangan partai tertentu,” ujar peraih 3 kali secara berturut sebagai Legislator Terbaik FORWARD AWARD.
Untuk itu, Legislator Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini mendesak agar aparat hukum yakni Polda Sulut dan Kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap Kadis Pertanian Bolmong (RR). atas dugaan penyimpangan bantuan tersebut.
“(Diduga ada pelanggaran) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya pasal 2 dan pasal 6. Kemudian, PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh sebab itu saya memohon kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara dapat melakukan penyelidikan kepada Kadis Pertanian Bolaang Mongondow yang menggunakan instrumen ini, bukan berdiri di atas undang-undang dan sumpah jabatan tetapi menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan partai tertentu,” jelas Jems Tuuk.
Di samping itu, Tuuk juga meminta Bawaslu Sulut memanggil oknum Kadis Pertanian Bolmong.
“Mohon ini menjadi perhatian agar setiap bantuan pemerintah bisa diterima oleh masyarakat yang berhak menerima, salah-satunya kaum Marhaen,” tegas Tuuk.
Terpisah, Wagub Drs. Steven Kandouw saat diwawancarai usai rapat paripurna terkait interupsi Ir. Julius Jems Tuuk mengatakan, pernyataan tersebut dapat ditindaklanjuti Bupati Bolmong Yasti Mokoagouw.
“Itu baru dugaan dan himbauan untuk disampaikan kepada Ibu Bupati,” singkat Wagub seraya menambahkan bahwa hal itu bukan wewenang Pemerintah Provinsi untuk memvonis.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY