Fraksi PDIP Dukung OD-SK, 400 Rumah Layak Huni Jadi Prioritas

Wowor: Anggaran Wajib Tepat Sasaran. Kesejahteraan Rakyat Itu Utama

0
61
Legislator Rocky Wowor menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran (TA) 2017, Selasa (15/11/2016)
Legislator Rocky Wowor menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran (TA) 2017, Selasa (15/11/2016)

CINTASULUT.COM,- Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw layak diacungkan jempol. Setelah sukses menaikkan ekonomi Sulut dalam beberapa bulan kepemimpinan OD-SK lewat kunjungan wisatawan mancanegara yang tembus hampir 50 ribu, kali ini juga perhatian terfokus demi kesejahteraan rakyat. Buktinya, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2017, diusulkan pembangunan rumah layak huni untuk 400 keluarga fakir miskin. Ini tentu saja diapresiasikan Fraksi PDIP di DPRD Sulut.
Pada pelaksanaan rapat paripurna tentang penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2017  dan dibacakan legislator Rocky Wowor,  Selasa (15/11) kemarin, Fraksi PDIP mendukung sepenuhnya rencana pembangunan rumah layak huni untuk 400 keluarga fakir miskin, sebagai implementasi program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK). “Kami sangat meyakini bahwa program OD-SK akan dapat menjawab tantangan kemiskinan di Sulut,” sebut Wowor yang juga Sekretaris Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan
Selain itu, Fraksi PDIP juga mengimbau agar APBD 2017 bisa dialokasikan dengan tepat sasaran, berdasarkan prioritas utama untuk kesejahteraan rakyat Sulut. “Setiap rupiah yang keluar dari APBD 2017, harus bisa dipertanggungjawabkan, bahwa belanja tersebut untuk mewujudkan Provinsi Sulut yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian  dalam budaya,” tutur Wowor.
Selain itu fasilitas dalam menunjang kunjungan wisatawan yang membludak harus diperhatikan. Apalagi Sulut jadi daerah primadona. “Fraksi PDIP meminta kepada instansi terkait untuk lebih memperhatikan fasilitas umum, seperti lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, jembatan maupun jalan. Fasilitas umum ini tidak hanya diperhatikan dari sisi fungsional tapi juga dari estetikanya,”  pungkasnya.
Fraksi PDIP menyatakan, bahwa  Ranperda tentang APBD TA 2017 dapat disetujui untuk dibahas dan ditindaklanjuti.* (jane)

LEAVE A REPLY