Gledy Kawatu Mampu Redam Emosi Pendemo Tolak RUU Omnibus Law

0
83
Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulut, Gledy Kawatu saat menerima para pendemo dari  KSBSI Sulut dan para mahasiswa, Rabu (11/3/2020).
Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulut, Gledy Kawatu saat menerima para pendemo dari KSBSI Sulut dan para mahasiswa, Rabu (11/3/2020).

CINTASULUT.COM,- Tolak RUU Omnibus Law kembali dikumandangkan di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) oleh para pendemo yakni Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut dan para mahasiswa, Rabu (11/3/2020) tepatnya di halaman kantor gedung termegah di Sulut.
Para pendemo yang ingin menyampaikan aspirasi akhirnya tak bisa menahan rasa kecewa dan luapan emosi saat mendapati tak satu pun Anggota Dewan di kantor tersebut.
“Di mana anggota dewan? Masa dari 45 anggota satu pun tidak ada di sini. Sistem kerja anggota dewan seperti apa?,” ujar Ketua DPC FKUI KSBSI Bitung Robby Supit dalam orasinya.
Bahkan, Supit mengungkapkan secara lantang kekecewaannya terhadap Komisi IV Bidang Kesejateraan Rakyat (Kesra).
“Waktu lalu katanya kita akan dipanggil untuk membicarakan hal ini, tapi mana? Sampai saat ini belum juga,” ucap dia.
Menanggapi itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Gledy Kawatu yang menerima secara langsung penyampaian aspirasi para pendemo tampil menakjubkan. Sekwan perempuan pertama di Sulut ini mampu meredam emosi para pendemo.
Dirinya mengungkapkan, atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut mengapresiasi para pendemo karena sudah menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kawatu juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pendemo.
“Pada kesempatan ini pula sekaligus permohonan maaf kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD belum bisa bertemu dengan bapak dan ibu semua karena empat komisi dan pimpinan dewan sedang melakukan kunjungan kerja baik di luar daerah maupun dalam daerah,” ujarnya.
Kawatu pun mengungkapkan ke mana para Anggota Dewan di setiap komisi melakukan kunjungan kerja.
“Komisi I kunjungan kerja di Kota Manado dan Kota Bitung. Komisi II juga melakukan kunjungan kerja di Bolaang Mongondow terkait dengan bencana banjir, Komisi III kunjungan kerja ke Balai Sungai. Komisi IV, apa yang ingin bapak ibu sampaikan yakni Undang-Undang Cipta Kerja melakukan kunjungan ke Jakarta di Kementerian Pariwisata terkait dengan percepatan KEK Likupang dan di Kementerian Pendidikan,” terang dia.
Sementara, pertanyaan pendemo tentang jam kerja para Anggota Dewan pun dijelaskan Kawatu.
“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 18 dan Tata Tertib DPRD bahwa jam kantornya tidak sama dengan aparatur sipil negara, dan itu sesuai dengan regulasi. Pimpinan dan Anggota Dewan ada di kantor kalau ada rapat paripurna, rapat dengar pendapat, rapat lainnya termasuk menyerap aspirasi masyarakat kalau sudah diagendakan sebelumnya,” jelas Kawatu.
Sebagai Sekretaris DPRD Sulut dirinya memohon maaf karena demo kali ini tidak bisa diterima secara langsung oleh Pimpinan dan Anggota Dewan.
“Surat masuk di Sekretariat DPRD agak terlambat sehingga ketika akan dikomunikasikan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD semua dalam posisi hendak menjalankan tugas di luar daerah. Kalau saja tadi lebih cepat bisa bertemu dengan Komisi I,” aku Kawatu seraya menambahkan bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan tetap ngantor saat tidak ada agenda kunjungan kerja baik di dalam ataupun luar daerah.
Pada kesempatan itu, Kawatu membeberkan bila penyampaian aspirasi RUU Cipta Kerja waktu lalu sudah ditindaklanjuti Komisi IV dengan berkonsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta.
Diketahui, saat menerima aspirasi Sekwan didampingi Kabag Persidangan Ronny Geruh dan Kabag Keuangan Dammy Tendean.* (jane)

==========
Tulisan lain:

SHARE

LEAVE A REPLY