Gubernur Batalkan 51 IUP, APRI Sulut: Terima Kasih Pak Olly Dondokambey

0
68
Julius Jems Tuuk (kedua dari kanan) bersama  Pengurus Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Sulut lainnya.
Julius Jems Tuuk (kedua dari kanan) bersama Pengurus Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Sulut lainnya.

CINTASULUT.COM,- Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey waktu lalu telah membatalkan 51 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Sulut. Tindakan Gubernur yang pro rakyat ini sangat diapresiasi 170 ribu penambang rakyat dan 500 ribu keluarga besar APRI Sulut. Hal ini disampaikan Ketua APRI Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk didampingi Sekretaris Stenly Pakasi, Bendahara Jimmy Tumiwa, Melky Buatasik dan jajaran pengurus APRI lainnya saat diwawancarai sejumlah awak media, Minggu (6/12/2020) malam di salah satu restoran di Manado.
“Kami dari pengurus DPW APRI Sulut mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Gubernur Olly Dondokambey terkait dukungan terhadap penambang rakyat, dimana sejak 4 tahun yang lalu melakukan pembatalan 51 IUP di semua wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Itu akan dikembalikan menjadi wilayah pertambangan rakyat. Terima kasih terkait komitmen-komitmen ini,” ucap Tuuk.
Lanjut Ketua APRI Sulut ini, apa yang menjadi harapan 170 ribu penambang rakyat aktif di Sulut bisa menjadi kenyataan.
Ditanya soal kapan ijin diberlakukan untuk para penambang rakyat, disampaikan Tuuk bahwa ijin tersebut setelah Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
“Dimana kewenangan untuk mengeluarkan WPR sudah ada di tangan gubernur,” terang Tuuk yang juga Anggota DPRD Sulut dua periode ini.
Ditanya soal surat rekomendasi yang ditetapkan DPRD Sulut lewat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 lalu, menurut Tuuk saat ini surat tersebut sementara ditindaklanjuti.
“Saat ini sedang bergulir di Biro Hukum. Nanti tanggal 14 hingga 17 ini Tim Kecil dari DPRD Sulut akan ke MENKOPOLHUKAM, DPD RI, DPR RI dan Menteri ESDM untuk menindaklanjuti ini,” ungkap Tuuk.
Adapun rekomendasi tersebut ungkap Tuuk, akan menindaklanjuti terkait diskresi terhadap aturan yang ada.
“Kondisi pada saat ini rakyat susah makan tapi pemerintah tidak memiliki solusi lapangan kerja bagi masyarakat, sementara di sisi lain aturan ini masih mengikat. Oleh sebab itu DPR meminta kepada pihak eksekutif untuk mengeluarkan diskresi terkait kondisi kekinian masyarakat yaitu lapar,” tutup Tuuk.* (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY