Gubernur Olly Dondokambey Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

0
29
Gubernur Sulut Olly Dondokambey menghadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Gubernur Sulut Olly Dondokambey menghadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

CINTASULUT.COM,- Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE beserta sejumlah bupati dan walikota dari Sulawesi Utara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri ( Mendagri )  Tjahjo Kumolo  di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu tadi (15/3/2017).
Dalam Rakornas ini Mendagri meminta seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial untuk terus melihat perkembangan dinamika di daerah.  “Rakornas ini semata-mata untuk meng-update kembali permasalahan dan tantangan yang kita hadapi,” ungkap Mendagri
Dengan adanya tim terpadu, Mendagri berharap segala bentuk konflik yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat. Maka dari itu, kepala daerah diminta untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas yang ada di daerah. Mendagri juga menyebutkan pentingnya keterpaduan dalam menciptakan keamanan di daerah. “Kepala daerah, Kesbangpol, jangan hanya serahkan stabilitas ini pada kejaksaan dan TNI saja ataupun Kepolisian saja, tetapi harus terpadu,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo berharap dengan rakornas ini akan tercipta koordinasi, sinergi,  dan komunikasi.
Rakornas menurut dia sebagai pertemuan untuk mengevaluasi hasil laporan kepala daerah terhadap penanganan konflik. “Evaluasi hasil laporan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota akan kita jadikan rujukan dalam penanganan konflik yang diperkirakan akan terjadi,” ujar Soedarmo.
Seusai membuka secara resmi dengan ditandai pemukulan gong, Mendagri turut melakukan penandatanganan kerja kesepakatan. Penandatanganan ini guna menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik.
Turut serta menandatangani, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Badan Intelijen Negara (BIN).* (hum)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY