Gubernur Tegas Batalkan 41 IUP, Tuuk: Ini Bukti Pemerintahan OD-SK Pro Rakyat

0
12
Julius Jems Tuuk saat berfoto usai pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa HUT Provinsi ke-54 bersama Dirjen OTDA Soni Sumarsono, Gubernur Sulut Olly Dondokambey (di samping Dirjen OTDA, dan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw (di belakang Dirjen OTDA).
Julius Jems Tuuk saat berfoto usai pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa HUT Provinsi ke-54 bersama Dirjen OTDA Soni Sumarsono, Gubernur Sulut Olly Dondokambey (di samping Dirjen OTDA, dan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw (di belakang Dirjen OTDA).

CINTASULUT.COM,- Pada saat Rapat Paripurna Istimewa HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-54 di gedung kantor DPRD Sulut, Senin (23/9/2018), dengan tegas Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, mengatakan bahwa telah membatalkan 41 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di sejumlah wilayah di Daerah Nyiur Melambai ini.
Sikap Gubernur tentu saja mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Sulut, Ir .Julius Jems Tuuk. Saat diwawancarai sejumlah awak media usai paripurna, Tuuk mengatakan pembatalan 41 IUP sebagai bukti bahwa Gubernur lebih mementingkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembatalan 41 IUP membuktikan Pemerintah ODSK pro rakyat,” tutur politisi PDIP ini.
Lanjut dikatakan Tuuk, alasan pembatalan ke-41 IUP tersebut karena selama ini pendapatan asli daerah (PAD) mengandalkan pajak kendaraan.
“Jadi saya berpendapat bahwa keputusan pembatalan IUP oleh Gubernur menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat penambang di Sulawesi Utara. Dan, pemerintah ODSK sangat memahami permasalahan serta kondisi masyarakat pertambangan,” ujar Tuuk kepada wartawan.
Di samping itu, adanya pertambangan yang dikelola langsung oleh masyarakat akan meminimalisir tingkat pengangguran di Sulut.
“Tambang Rakyat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak,” ungkap Legislator Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini.
Lebih lanjut dikatakan legislator terbaik di DPRD Sulut ini, bukti lainnya dari keberpihakan Gubernur adalah ditetapkannya Panitia Khusus (Pansus) Mineral yang sementara bergulir di DPRD Provinsi Sulut.
“Sebagai penguatan atas keputusan Gubernur Olly Dondokambey dengan dibuatkan Perda sebagai payung hukum atas hak masyarakat penambang,” tandas Tuuk yang juga sebagai Ketua DPD Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Sulut.
Terinformasi, ada sekitar 80 ribu penambang di Sulut. Dan, produksi emas yang dihasilkan dari tambang rakyat di Sulut berkisar Rp6 triliun per tahun.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY