Haaa….BNPB Tak Miliki SOP?

Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemecah Ombak di Minut

0
70
Junjungan Tambunan saksi dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemecah Ombak Minut, Kamis (17/5/2018) di PN Tipikor Manado.
Junjungan Tambunan saksi dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemecah Ombak Minut, Kamis (17/5/2018) di PN Tipikor Manado.

CINTASULUT.COM,- Saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Junjungan Tambunan, mantan Direktur BNPB memberikan keterangan mengejutkan saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pingkan Gerungan bertanya terkait Standar Oprasional Prosedur (SOP) di instansi tersebut.
“BNPB tidak mempunyai SOP,” tutur Junjungan yang juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus Pemecah Ombak Minut, dalam persidangan yang digelar Kamis (17/5/2018) siang tadi di Pengadilan Tipikor Manado.
Menariknya lagi, dalam keterangannya Junjungan mengatakan bila tidak mempelajari proposal yang masuk, juga tidak mempelajari hasil verifikasi dari tim.
“Hanya melihat dokumennya saja,” akunya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar, SH. MH, didampingi Arkanu SH Mhum dan AdHoc Wenny Nanda, SH.
Dan, bila sudah ditetapkan sebagai tanggap darurat oleh kepala daerah, lanjut Junjungan, dana harus dikucurkan.
“Kalau tidak ada SK Bupati dana tidak bisa dikucurkan,” ungkap dia seraya menambahkan, yang memproses/menyetujui dana tersebut bisa dicairkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,8 miliar lebih ini, pihak JPU telah menghantar tiga terdakwa ke meja hijau. Selain terdakwa Rosa dan Stevenson, turut terjerat pula terdakwa RM alias Robby selaku kontraktor.
Oleh JPU dalam dakwaan, ketiga terdakwa ini telah dijerat pidana JPU menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.* (jane)

==========

Tulisan lain:

 

LEAVE A REPLY