Hearing Komisi II dan BKAD Pemprov Sulut, Ini Kesimpulannya

0
9
Komisi II DPRD Sulut melakukan hearing dengan BKAD Provinsi Sulut, Senin (14/10/2019).
Komisi II DPRD Sulut melakukan hearing dengan BKAD Provinsi Sulut, Senin (14/10/2019).

CINTASULUT.COM,- Komisi II Bidang Keuangan dan Ekonomi, Senin (14/10/2019) kemarin melaksanakan hearing atau dengar pendapat dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut.
Hearing yang dipimpin langsung Ketua Komisi II Cindy Wurangian didampingi Koordinator Komisi II sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay tersebut menghasilkan enam kesimpulan.
Terpantau, BKAD Sulut sempat disodorkan beberapa pertanyaan terkait penggunaan APBD 2019. Bahkan pertanyaan tajam terlontar dari Anggota Komisi, Jems Tuuk.
Adapun keenam kesimpulan tersebut yaitu,

  1. Komisi II meminta dokumen daftar penggunaan anggaran (DPA) secara terperinci.
  2. Data pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan menyangkut program.
  3. Catatan dari BKAD, bahwa APBD 2020 program penganggaran daerah akan berkurang sekitar 50 persen.
  4. Komisi II meminta data realisasi belanja Hibah dan belanja Bansos (Bantuan Sosial) untuk tahun 2019.
  5. Komisi II meminta penjelasan secara tertulis terkait perbedaan angka Rp200 juta antara angka plafon anggaran BKAD di nota kesepakatan dengan materi yang dipaparkan di hearing hari ini.
  6. Memasukkan dokumen Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Satuan Harga (SSH).

Diketahui, hearing tersebut dihadiri Kepala BKAD Sulut, Jeffry Korengkeng dan jajarannya. Sementara personil Komisi II yang lain yaitu, Kristo Lumentut, Jems Tuuk, Inggrid Sondakh, Sjenny Kalangi, Nick Lomban dan Sandra Rondonuwu.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY