Hindari Resiko TGR, Lombok Usul Pelaksanaan Reses Tunggu APBD-P

0
22
Billy Lombok
Billy Lombok

CINTASULUT.COM,- Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut beberapa hari yang lalu, dimana menetapkan bila pelaksanaan reses Anggota Dewan pada tanggal 12 hingga 18 September 2017 sepertinya harus tertunda. Pasalnya, harus menunggu APBD Perubahan.
Hal ini juga disampaikan Billy Lombok, salah satu Legislator di Deprov.
Menurutnya, saat ini bukannya anggota dewan menunda-nunda untuk ketemu dengan masyarakat dalam reses, tapi agar tidak salah prosedur.
“Jadi dalam APBD-P terbaru sudah termuat hak keuangan DPRD, di dalamnya ada reses. PP 18 memandatkan bahwa, untuk Peraturan Pemerintah (PP) selanjutnya sudah dicabut dan artinya tidak berlaku lagi. Artinya, pasca bulan Juni, sudah tidak berlaku peraturan pemerintah yang lama,” terangnya, Selasa (12/09).
Pertanyaannya, lanjut Lombok, apakah PP yang lama tidak diberlakukan? Kemudian bagaimana dengan Perda dan Pergub yang ada di dalam PP tersebut.
“PP 18 mengatakan ada peraturan peralihan yang diberikan waktu tiga bulan untuk menyesuaikan, tapi khusus untuk Perda dan Pergub yang ada PP lama. Sedangkan PP lama sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Kemudian tiga bulan tersebut, jika dihitung dari bulan Juni, Juli dan Agustus, maka itu sudah tidak ada, sejatinya sudah tidak berlaku pada bulan September ini,” jelasnya lagi.
Makanya, tambah personil Komisi II tersebut, kalau di dalam item APBD Perubahan, wajib turun reses dan menyesuaikan dengan aturan baru.
“Nah, aturan baru ini pelaksanaannya di APBD-P, mau tidak mau harus menunggu APBD-P sehingga tidak ada resiko TGR, karena jika reses dijalankan sekarang maka tidak ada dasar hukum lagi. Kalau misalnya diambil dari APBD Induk, maka APBD Induk berdasarkan dari peraturan lama. Harus mengikuti hak APBD-P yang di dalamnya sudah ada termasuk hak keuangan DPRD. Jadi bukan maksud dewan untuk menunda-nunda melakukan reses dan bertemu dengan rakyat. Tapi agar tidak salah prosedur,” pungkas politisi muda Partai Demokrat ini, sembari menambahkan kalaupun reses dijalankan tanpa ada tunjangan, itu menyalahi aturan, karena PP 18 untuk seluruh Indonesia, bukan di Sulut saja.
“Jadi, bukan diperlambat di Sulut, tapi kita lagi menunggu dari Kemendagri, kita menunggu saja proses evaluasinya,” pungkas Lombok.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY