Ini Alasan BPK RI, POLRI Bersama Kejaksaan RI Teken Nota Kesepahaman

0
59
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, SH., M.H. dan Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen. Pol. Drs. Yadi Suryadinata, M.Si.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, SH., M.H. dan Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen. Pol. Drs. Yadi Suryadinata, M.Si.

CINTASULUT.COM,- Dalam rangka pengawasan penggunaan uang negara dari pusat hingga daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama POLRI dan Kejaksaan RI.
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 di Auditorium Gedung BPK RI di Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat.
Ini juga merupakan komitmen bersama BPK RI Perwakilan Sulut, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut).
Nota Kesepahaman BPK dan POLRI berisi tentang kesepakatan kerjasama dalam rangka pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara, daerah dan atau unsur pidana serta pengembangan kapasitas kelembagaan.
Sedangkan bersama Kejaksaan, BPK menyepakati kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
Adapun Nota Kesepahaman BPK dan Polri meliputi pertukaran data dan informasi pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli, peningkatan kapasitas atau pemanfaatan sumber daya serta bantuan pengamanan.
Pun dengan Kejaksaan, BPK menyepakati koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum yang meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif dan tindak lanjut permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, pemberian keterangan ahli, penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara, bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum serta tindakan hukum lainnya. Optimalisasi pemulihan aset, pengembangan kapasitas SDM serta pertukaran data.
Diketahui, pelaksanaan Penandatangan Nota Kesepahaman ini oleh Ketua BPK-RI Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. dan Jaksa Agung RI Dr. H. ST. Burhanuddin, S.H., M.H.

SAVE_20200812_064730Penandatanganan Nota Kesepahaman ini pula dihadiri secara fisik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si., dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA serta disaksikan oleh para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), pejabat di lingkungan BPK, Kepolisian (Kapolres) dan Kejaksaan Negeri (Kajari) seluruh Indonesia secara virtual.
Di Provinsi Sulut pada waktu yang bersamaan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan komitmen bersama antara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, SH., M.H. dan Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen. Pol. Drs. Yadi Suryadinata, M.Si.
Turut hadir Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Dr. Setya Nugraha, MIBA, Direskrimsus Polda Sulut, Asbin, Aspidsus, Asintel, Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.* (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY