Kaji Cepat dan Verifikasi, Tim Hanya Dibekali Surat Tugas

0
74
saksi Eli Suyono (kiri)
saksi Eli Suyono (kiri)

CINTASULUT.COM,- Gali informasi dengan menghadirkan para saksi dalam perkara dugaan korupsi Pemecah Ombak di Likupang Minahasa Utara (Minut) terus dilakukan. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulut hadirkan saksi dari BNPB dan Dinas PU Minut.
Menariknya, saat sidang di Pengadilan Negeri/Tipikor Manado, Selasa (13/3/2018) dengan agenda mendengar keterangan saksi dari BNPB yaitu Eli Suyono, saksi di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar didampingi Arkanu dan Wenny Nanda mengatakan, dalam surat tugas yang dikantonginya dikatakan kesimpulan kaji cepat dan verifikasi.
Anehnya, Tim Verifikasi tidak dibekali dokumen pendukung dari Jakarta untuk tinjau lokasi di Likupang Minut.
“Tanpa dokumen pendukung lain, hanya surat tugas,” ungkap saksi.
Mirisnya lagi, saksi tak mampu menjawab saat Ketua Majelis Hakim Vinentius Banar menanyakan, apa yang jadi barometer saksi bila lokasi itu dikatakan rawan bencana.
Jawaban saksi pun terkesan kurang jelas dan tidak secara teknis.
“Melihat secara langsung aktivitas masyarakat dan nelayan di lokasi. Keterangan masyarakat, kalau ada ombak tinggi bisa sampai rumah (di pesisir pantai). Saya melihat ada perahu-perahu yang tidak berlayar,” terang saksi, seraya menambahkan bila yang ditanyakan sekitar 10 orang.
Oleh JPU, saksi juga ditanyakan apakah saat tinjau lokasi berpotensi bencana atau tidak.
“Ada potensi bencana,” singkat saksi Eli Suyono. Walaupun ditambahkan saksi, tidak mempunyai kewenangan menentukan lokasi tersebut berpotensi bencana atau tidak, hanya memberikan masukan.
Namun demikian pertanyaan pun berkembang yakni, apa yang jadi dasar sehingga lokasi tersebut ditetapkan rawan bencana dan jenis bencana seperti apa, dijawab oleh saksi hanya berdasarkan SK.
Hanya berdasarkan surat tugas, dan peninjauan dalam waktu yang relatif singkat beberapa jam, menimbulkan pertanyaan baru dari Ketua Majelis Hakim.
“Apakah dari pengamatan langsung bisa ditetapkan rawan bencana? Jawab saksi, tidak bisa.
Sedangkan menyinggung terkait proposal yang diubah hingga 10 kali, sehingga angka nominal rupiah pun mengalami perubahan, dikatakan saksi dalam sidang tidak tahu tentang perubahan tersebut.
“Hanya turun lapangan dan laporkan ke deputi kemudian selesai,” tandas dia.
Saksi yang dihadirkan kali ini berjumlah empat orang yaitu, Eli Suyono, David GW Paulus, Solagratia Polii dan Frans Paat.
Diketahui, dalam perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,8 miliar lebih ini pihak JPU telah menghantar tiga terdakwa ke meja hijau. Selain terdakwa Rosa dan Stevenson, turut terjerat pula terdakwa RM alias Robby selaku kontraktor.
Oleh JPU dalam dakwaan, ketiga terdakwa ini telah dijerat pidana JPU menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY