Kamaru: Jangan Ada Pungli Di Bolsel

0
47
Wakil Bupati Bolmong Selatan, Iskandar Kamaru.
Wakil Bupati Bolmong Selatan, Iskandar Kamaru.

BOLSEL, CINTASULUT.COM,– Dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Puskesmas Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mendapat perhatian serius Bupati Hi Herson Mayulu SIP dan  Wakil Bupati Iskandar Kamaru.  Oleh karena itu Iskandar Kamaru berjanji akan segera memanggil Kadis Kesehatan Maspan Mus Pua dan Kepala Puskesmas Milangodaa untuk dimintai klarifikasinya terkait dugaan praktik pungli oleh petugas medis.
“Kita akan panggil. Akan dimintai klarifikasinya. Jika benar, berarti Kepala Dinkes dinilai lalai, tidak mampu mengontrol instansi yang dibawahinya. Begitu juga dengan kepala Puskesmas (Milangodaa). Padahal sudah jelas Bapak bupati sudah berulang-ulang kali menyampaikan tidak ada pungli di Bolsel,” kata Wabup, kemarin.  Jika ditemukan fakta adanya pungli sebagaimana informasi yang ada, maka akan dilakukan penindakan.
Di sisi lain, Wabup mengimbau kepada seluruh instansi yang berada di bawah naungan Pemkab Bolsel, terutama puskesmas-puskesmas untuk tidak melakukan pungli. Barangsiapa yang mencoba melakukannya dan terbukti, katanya, Pemkab Bolsel siap memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. “Jadi bukan puskesmas Milangodaa saja. Kami imbau kepada semua SKPD jangan ada pungli. Ikuti aturan yang ada,” sahut Iskandar Kamaru.
Dalam beberapa kesempatan, Bupati Bolsel Herson Mayulu memang berkali-kali mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan pungli.  Bupati yang dikenal sederhana ini menegaskan bahwa apapun bentuknya pungli tidak diperbolehkan.
“Tidak boleh lagi karena sudah ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” tegas Bupati Mayulu beberapa waktu lalu.  Mayulu menegaskan bila terbukti ASN Bolsel melakukan aksi Pungli maka akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.
Sebelumnya dilaporkan warga bahwa Puskesmas Milangodaa membebankan biaya BBM dan upah sopir terhadap pasien atas nama Sarah Abbas yang hendak dirujuk  kesalah satu rumah sakit di Gorontalo. “Menurut pihak puskesmas biaya operasional pasien umum tidak bisa diklaim sehingga beban biaya ditanggung pasien” ungkap Taufik Nasiki, salah satu keluarga pasien.
Kendati begitu, Kepala Dinas Kesehatan  (Dinkes) Maspan Pua selaku pimpinan instansi yang membawahi puskesmas Milangodaa memberikan keterangannya. Dia membantah dugaan tersebut. Dikatakannya, sebelum dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) dan dana Kapitasi turun, isu pungli sudah menyeruak di tengah masyarakat. “Bagaimana bisa ada pungli kalau dananya belum turun,” kata Maspan.  Meski demikian, Maspan menegaskan dirinya akan turun langsung ke Puskesmas Milangodaa untuk memastikan informasi tersebut.
“Jika terbukti, jelas akan ditindak tegas,” sahut mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini. Di sisi lain, jauh sebelumnya informasi yang dirangkum dari pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bahwa biaya operasional ambulans dan upah sopir sudah tertata dalam anggaran daerah. “Biaya operasional ambulans dan upah sopirnya ditanggung pemerintah. Itu tertata dalam APBD,” ujar Kepala DPPKAD, Arvan Ohy, beberapa waktu lalu.* (Herman)

LEAVE A REPLY