Kapolda Berlakukan OPTETI, APRI Sulut Serukan Tangkap Walikota /Bupati Terlantarkan Rakyat

0
89
Ir. Julius Jems Tuuk, Ketua APRI Sulut (ketiga dari kanan) bersama pengurus APRI Sulut lainnya.
Ir. Julius Jems Tuuk, Ketua APRI Sulut (ketiga dari kanan) bersama pengurus APRI Sulut lainnya.

CINTASULUT.COM,- Kapolda Sulawesi Utara belum lama ini mengeluarkan Surat Perintah Sprin/355/III/PAM.3/2020 tanggal 13 Maret 2020. Adapun dikeluarkan surat perintah tersebut, merupakan program kerja Kapolda Sulut yaitu Operasi Penertiban Tambang Emas Tanpa Ijin (OPTETI).
Menanggapi itu, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) di Sulut pun menyatakan sikap.
Lewat press release yang dibacakan Ketua APRI Sulut, Ir.Julius Jems Tuuk di gedung kantor DPRD Provinsi Sulut, Jumat (20/3/2020) siang menyatakan, mendukung penuh program Kapolda dalam melakukan penertiban tambang, namun harus berdasarkan regulasi yang diatur sesuai Perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Keputusan MK Nomor 30/PUU-VIII/2010.
Lanjut Tuuk, dalam hal kewenangan penertiban ijin pertambangan rakyat poin 1, Bupati/Walikota wajib menetapkan wilayah pertambangan rakyat, kemudian dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten/Kota.
“Jika hari ini masyarakat penambang emas bekerja di lahan yang tidak memiliki ijin, maka yang harus disalahkan adalah bupati/walikota sebagai pemangku jabatan yang lalai sekaligus bersalah karena menelantarkan rakyat penambang dengan melanggar sumpah jabatan pada saat dilantik,” ucap Tuuk mengutip isi rilis tersebut.
Untuk itu, APRI Sulut mengusulkan Kapolda Sulut menangkap Bupati/Walikota yang menelantarkan rakyatnya sendiri.
“Bukan menyalahkan para penambang rakyat dengan Operasi Tambang Tanpa Ijin,” sebut Tuuk masih mengutip rilis tersebut.
Selain itu, APRI Sulut juga berpendapat bahwa PT. SEJ dan PT. MSM menyalahi Undang-Undang karena tidak ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Untuk itu kami meminta Pak Kapolda menutup perusahaan tambang emas tersebut karena menyalahi Undang-Undang,” sebut Tuuk masih mengutip bunyi press release tersebut.
Disebutkan pula bahwa hingga kini belum ada sosialisasi dari dinas terkait terhadap masyarakat yang terlibat langsung dengan Penambang Rakyat tentang bagaimana cara menambang dengan menjaga lingkungan dan bagaimana caranya menambang yang baik.
“Masyarakat hanya menjadi objek dari tumpuan kesalahan kerusakan lingkungan dari ketidakmampuan instansi terkait membina rakyatnya sendiri,” kata Tuuk.
Singkat, APRI Sulut menuangkan beberapa hal untuk Gubernur Sulawesi Utara dan Kapolda Sulut, yaitu Gubernur mengambil alih proses perijinan WPR dan meminta agar Kapolda Sulut membatalkan Operasi Penertiban Tambang Emas belum berijin di seluruh wilayah Sulut, dimana para penambang rakyat boleh kembali bekerja sambil menunggu ijin selesai diproses.
Diketahui, saat menyampaikan aspirasi APRI Sulut lewat press release, Tuuk didampingi Julien Longdong (Wakil ketua), Pdt. Stenly Pakasi (Sekretaris), Jemmy Tumiwa (Bendahara), Melky Buatasik (Pengurus DPW Bidang), dan Paul Adrian Sembel (Pengurus DPW Bidang).* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY