Kasus Dugaan Korupsi Pemecah Ombak Minut, Majelis Hakim Sidang Lokasi

0
70
Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar SH MH (ketiga dari kanan) melakukan sidang lokasi di lokasi proyek pemecah ombak yang kini sedang berperkara di PN Manaddo, Jumat (27/4/2018)
Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar SH MH (ketiga dari kanan) melakukan sidang lokasi di lokasi proyek pemecah ombak yang kini sedang berperkara di PN Manaddo, Jumat (27/4/2018)

CINTASULUT.COM,- Kasus dugaan korupsi Pemecah Ombak Likupang  Minut akhirnya masuk agenda sidang lokasi, Jumat (27/4/2018).
Majelis Hakim yaitu, Vincentius Banar SH  MH, Arkanu SH Mhum, dan AdHoc Wenny Nanda SH secara teliti mengunjungi setiap lokasi proyek Pemecah Ombak yang kini sedang berperkara di PN Manado.
Bukan hanya itu, pembangunan proyek pemecah ombak lama pun jadi perhatian dan amatan Majelis Hakim.

Majelis Hakim yaitu, Vincentius Banar SH MH, Arkanu SH Mhum, dan AdHoc Wenny Nanda SH secara teliti mengunjungi setiap lokasi proyek Pemecah Ombak di Likupang, Minut
Majelis Hakim yaitu, Vincentius Banar SH MH, Arkanu SH Mhum, dan AdHoc Wenny Nanda SH secara teliti mengunjungi setiap lokasi proyek Pemecah Ombak di Likupang, Minut

Di sidang lokasi terungkap, ada perbedaan pendapat antara mantan Plt Kadis PU Minut, Steven Koloay yang pernah dipanggil jadi saksi untuk kasus Pemecah Ombak Likupang Dua Minut waktu lalu di sidang di PN Manado dengan terdakwa RM alias Robby, terkait penunjukan lokasi titik nol pembangunan proyek Pemecah Ombak berbandrol Rp15 miliar yang merugikan negara sekitar Rp8,8 miliar.
Majelis Hakim pun mempertanyakan apa yang membedakan antara pembangunan proyek lama dan baru.
“Oh…jadi ini proyek baru dan yang di sana proyek lama,” tanya Hakim Arkanu sambil menunjuk lokasi pembangunan proyek pemecah ombak.
Sebenarnya, dikatakan Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar, sangat mudah membedakan kedua proyek tersebut.
“Proyek lama pakai bois dan yang baru itu pakai batu” tutur Hakim Banar saat sidang lokasi berlangsung.
Pengungkapan kasus pun terus berlanjut dengan berbagai pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan para Penasehat Hukum (PH).
Di sidang itu juga terungkap bila pelaksanaan proyek tidak termasuk pemasangan paving. JPU pun mengungkapan, bila pembangunan empat pelabuhan jeti masuk dalam anggaran. Di sidang lokasi disampaikan pula bila pelabuhan kecil tempat perahu berlabuh, tidak masuk dalam proyek yang sedang berperkara.
Turut dihadirkan pula Hukum Tua (Kumtua) sebagai saksi di sidang lokasi, Sarjan Maramis bersama camat.
Sidang pun selesai pukul 10.28 WITA, dan menurut Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar, akan dilanjutkan pada tanggal 8 Mei 2018, dengan agenda pemeriksaan saksi.
Diketahui dalam dakwaan, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulut Bobby Ruswin mendakwa tiga terdakwa, masing masing dalam berkas tersendiri. Ketiga terdakwa tersebut yaitu dr RMT alias Rosa (54) yang kala itu menjabat Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 (sekarang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Minut); Direktur Manguni Makasiouw Minahasa, RM alias Robby (47) sebagai pelaksana proyek; dan Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD di Kabupaten Minut, SHS alias Steven (44) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dalam dakwaan JPU, ketiga terdakwa ini telah dijerat pidana JPU menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY