Katanya Legal, Kok’ Tak Kantongi Ijin?

James Tuuk: Saya minta agar ini dibawa ke Polda untuk tangkap pimpinan KPS karena tidak bayar pajak

0
274
Terungkap dalam hearing Komisi II DPRD Sulut, Rabu (8/3/2017), PT KPS tidak memiliki ijin operasi di Sulut.
Terungkap dalam hearing Komisi II DPRD Sulut, Rabu (8/3/2017), PT KPS tidak memiliki ijin operasi di Sulut.

CINTASULUT.COM,- Akhirnya terungkap juga, usaha para peternak babi di Sulut mendemo perusahaan monopoli PT. Karya Prospek Satwa (KPS) membuahkan hasil. Rabu (8/3/2017) hari ini, perusahaan asal Thailand tersebut dipanggil hearing Komisi II bidang Keuangan dan Ekonomi juga anggota komisi lain bersama instansi terkait, Terungkap bahwa ternyata PT.KPS tidak memiliki ijin beroperasi di Sulut.
Dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat I DPRD Sulut, PT KPS mengakui melakukan penjualan di pasar Bumi Nyiur Melambai.
Menanggapi itu, Koordinator Forum Peternak Babi Sulut (FPBS), Donny Rumagit menyampaikan, PT KPS sudah mengakui melakukan penjualan di pasar lokal. “Jadi harus ditutup. Sudah jelas itu melanggar karena melakukan monopoli pasar.  Mereka ingin mematikan para peternak babi. Kita tidak beli bibit kepada mereka karena harganya mahal. Peternak babi bisa menyediakan bibit sendiri,” tukas Rumagit.
Anggota Komisi I DPRD Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk pun ikut menyerang. Dikatakannya, jika perusahaan ini tidak membayar pajak maka jadi masalah besar. “Mereka sudah mengambil keuntungan di Sulut, sementara tidak diikuti dengan kewajiban membayar pajak. Maka saya meminta agar ini dibawa ke Polda (Kepolisian Daerah)  agar menangkap pimpinan KPS. Saya setuju dengan pimpinan, senang dengan investasi tapi bukan perusahaan yang akal-akalan dan melukai rakyat Sulut. Bagaimana mungkin menarik uang begitu banyak tapi tidak bayar pajak,”  kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Lanjut Tuuk, kebutuhan babi di Sulut 1500 ekor. Dikali rata-rata 100 kilo dan dikalikan 22.500 rupiah (harga daging babi per kilogram) jadi Rp. 3,37 miliar. Bila dikali 356 hari menjadi Rp.1,2 triliun. “Uang ini yang menarik PT KPS berlabuh di Sulut. Tidak elok perusahaan sebesar ini dibesarkan pemerintah, tidak memberi kesempatan kepada pakar dan dokter hewan untuk mengembangkan bibit babi,” sambungnya.
Wakil rakyat tanah Totabuan ini menuturkan, masalah penyediaan bibit babi adalah tanggung jawab pemerintah. Parlemen lah yang tidak pernah mendorong anggaran lebih kepada pertanian dan peternakan untuk menyediakan bibit babi. “Berdasarkan amanat undang-undang nomor 41 tahun 2014, pengadaan bibit babi adalah tanggung jawab pemerintah bukan swasta,” tegas dia.
Dirinya percaya, pemerintah mampu menyediakan bibit yang bagus. Sudah saatnya parlemen mengalokasikan anggaran melalui  komisi II agar memperhatikan peternak babi. “Kalau bisa mereka mendapatkan bibit-bibit babi secara gratis,” tambahnya.
Perusahaan dianggap bisa dengan gampang mematikan peternak kecil. “Hanya menaikkan harga pakan tinggi-tinggi kemudian peternak mengambil segala sesuatu dari mereka. Saya pribadi menyatakan, tutup  PT KPS,” tandas Tuuk.
Di akhir pembahasan Dewan Sulut akhirnya memberikan rekomendasi  dengan tiga kesimpulan yakni, berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Minahasa dan Tomohon bahwa PT KPS tidak memilik izin. Kedua, merekomendasikan Dinas Pertanian Minahasa dan Dinas Pertanian/Perikanan Kota Tomohon agar dapat mendindaklanjuti  sesuai dengan tahapan perundang-undangan yang berlaku. Dan ketiga, terkait SK Menteri Pertanian No. 888/kpts/tn.560/9/97 Tentang Penyataan Berjangkitnya Penyakit Sampar Babi Dari Beberapa Provinsi termasuk Sulut, “Akan terus diperjuangkan supaya bisa dicabut,” seru Rocky Wowor, Sekretaris Komisi II.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Noldi Lamalo menyambung, Komisi II akan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI). “Kita akan menanyakan terkait surat Mentan mengenai hog cholera itu. Sekaligus meminta agar supaya  dicabut,” kuncinya.
Sementara, pihak PT KPS menyatakan akan siap terima apapun keputusan asalkan terbukti menyalahi peraturan yang berlaku. “Kita kan negara hukum, tentunya harus siap menerima,” ujar Falman selaku Manager Pemasaran seraya menambahkan bila ini akan disampaikan ke pimpinan.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY