Kejati dan Pemprov Seriusi Masalah Kebakaran Hutan di Sulut

0
29
Wakajati Sulut A. Dita Prawitaningsih, SH. MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulut Tahun 2019 bertempàt di Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Senin (16!9/2019).
Wakajati Sulut A. Dita Prawitaningsih, SH. MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulut Tahun 2019 bertempàt di Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Senin (16!9/2019).

CINTASULUT.COM,- Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ternyata terjadi pula di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Tentu saja ini menjadi perhatian sekaligus tugas penting yang wajib diselesaikan. Upaya pun dilakukan Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten/Kota juga instansi lain.
Ini pula yang diseriusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Senin (16/9/2019) kemarin, Wakajati Sulut A. Dita Prawitaningsih, SH. MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulut Tahun 2019 bertempàt di Kantor Gubernur Provinsi Sulut yang dibuka secara langsung oleh Gunernur, Olly Dondokambey,SE.
Dalam Rakor itu dirumuskan upaya preventif dan penanggulangan kejadian kebakaran di Sulut di tahun 2019 ini. Dalam rapat itu juga, diupayakan ada kesepakatan jajaran Forkopimda Provinsi Sulut untuk menetapkan sebagai tanggap darurat bencana, menyikapi terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Bolaang Mangondow, Bolaang Mangondow Utara, Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra).

Wakajati Sulut A. Dita Prawitaningsih, SH. MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulut Tahun 2019 bertempàt di Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Senin (16!9/2019).
Wakajati Sulut A. Dita Prawitaningsih, SH. MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulut Tahun 2019 bertempàt di Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Senin (16!9/2019).

Adapun dalam Rakor tersebut disepakati beberapa hal, di antaranya penetapan status penanganan darurat di Provinsi dan Kab / Kota yang mengalami kebakaran hutan dan lahan, sehingga ada dasar penggunaan anggaran dana darurat yang sifatnya belanja tidak terduga. Kemudian diutamakan upaya penanganan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baru kemudian upaya penegakan hukum.
Diketahui, hadir pula di rakor itu yakni, Forkopimda Provinsi Sulut (Gubernur, Pangdam, Kapolda, Wakajati Sulut Hakim Pengadilan Tinggi), Kepala Daerah Kabupaten/Kota, jajaran Badan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY