CINTASULUT.COM,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulut, dan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara bersama melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. Adapun penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Aula Sam Ratulangi Kantor Kejati Sulut Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (11/2/2020) ini untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara Jaksa Agung R.I Burhanuddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil pada Rakernas Kementerian ATR/BPN tanggal 21 Januari 2020 lalu di Jakarta.
Sementara, penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan asset di bidang Agraria / Pertanahan dan Tata Ruang antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH. MH dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulut Freddy Kolintama, ST. Msi.
Kajati Sulut dalam sambutan mengatakan bahwa sebagaimana diketahui dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I disebutkan “Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah”.
Berkaitan dengan tugas Kejaksaan tersebut, Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD, termasuk dalam hal ini pihak Kanwil BPN Provinsi Sulut dan Kantor BPN Kabupaten/Kota se-Sulut, “Diharapkan terjalin komunikasi yang transparan sehingga jika terdapat masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mencarikan solusi terbaik dengan cara non litigasi maupun cara litigasi,” ujar Kajati.
Kajati juga mengapresiasi kinerja BPN Provinsi Sulut dalam proses sertifikasi tanah yang berdampak baik secara langsung kepada masyarakat.
“Selanjutnya kerjasama antara Kejaksaan dan Pertanahan dapat berjalan baik dan mampu meningkatkan target pemerintah dalam proses sertifikasi tanah nasional terutama di Sulut,” himbau dia.
Sedangkan dalam sambutan Kakanwil BPN Provinsi Sulut Freddy Kolintama, ST. Msi mengucapkan terima kasih kepada Kajati Sulut dan jajarannya yang sudah bersedia untuk bekerjasama.
Selanjutnya dikatakan Kakanwil, maksud dan tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam rangka kerjasama di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang guna meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam penanganan kasus Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset, penanganan masalah hukum, serta pengamanan pembangunan strategis di bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
Untuk diketahui, di kegiatan itu turut hadir pula Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulut, A. Dita Prawitaningsih, SH, MH, para Asisten, Kabag TU, Para Koordinator, para Kajari se-Sulut, Kasi di Bidang Datun Kejati Sulut dan Kasi Datun Kejari se-Sulut. Sedangkan dari pihak Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulut dihadiri para Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) kabupaten/kota se-Sulut dan jajarannya.
Penandatanganan MoU itu dilakukan juga oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sulut dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) Kabupaten/Kota se-Sulut.* (jane)
==========
Tulisan lain:
- KPU Sulut Gelar Simulasi Penyerahan Dukungan BaLon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020
- Polemik Dibalik RDP Komisi IV-Disbud Sulut, MJP: BK Jangan ‘Genit’ dan Saling Senggol
- Empat Pelajar SMA Ditabrak ASN BPK RI, Dua Luka Berat
- Dipimpin Langsung Kasi Penkum Yoni Mallaka, Kejati Sulut Beri Penerangan Hukum Penggunaan Dana Kelurahan di Bunaken
- Kejati, Kejari se-Sulut dan BPN Tandatangani MoU
- HUT ke-25 RSUP Kandou Malalayang, Angouw Ingatkan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat
- HPN, Jems Tuuk: Media Mampu Membangun ‘Rumah Kebenaran’ Inform
- DPRD Sulut Gelar FGD, Hadirkan Sekretariat Dewan se-Kabupaten/Kota
- Terima Aspirasi Terkait Limbah Abu, Komisi IV DEPROV Langsung Kunjungi PLTU 2 Sulut di Minsel
- Kajari Manado Tegaskan Batas Pengembalian Uang Negara 10 Maret 2020
- Wakajati Sulut Puji “Gedung Pintar” Milik Kejari Sangihe
- Gelar Diskusi KOPDAR, MJP Akui Fokus Fasilitas Untuk Penyandang Disabilitas
 Sulawesi Utara (Sulut), Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulut, dan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara bersama melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. Adapun penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Aula Sam Ratulangi Kantor Kejati Sulut Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (11/2/2020) ini untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara Jaksa Agung R.I Burhanuddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil pada Rakernas Kementerian ATR/BPN tanggal 21 Januari 2020 lalu di Jakarta. Sementara, penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan asset di bidang Agraria / Pertanahan dan Tata Ruang antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH. MH dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulut Freddy Kolintama, ST. Msi.){kind=link}