Ketua BPK Perwakilan Sulut Sebut, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Belum Efektif

0
71
Kepala BPK Perwakilan Sulut, Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.saat memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Daerah di Sulut.
Kepala BPK Perwakilan Sulut, Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.saat memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Daerah di Sulut.

CINTASULUT.COM,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (19/6/2020) sekitar pukul 09:00 Wita melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui media Video Teleconference. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.Rapat diikuti pula oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, para Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Direktur Utama Bank SulutGo, para Pengendali Teknis Pemeriksaan dan para Ketua Tim Pemeriksaan.
Kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan membahas agenda Realisasi Rencana Aksi LHP LKPD TA 2019 dan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
Dalam paparannya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan, hingga kini masih belum efektifnya pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan untuk capaian di seluruh Entitas Pemeiksaan baru 70%.
Dihimbau Ketua BPK Perwakilan Sulut Karyadi, agar pemerintah daerah lebih efektif dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
“Agar bisa mencapai target minimal 75% atau bahkan lebih,” dikutip dari rilis bagian Humas BPK Perwakilan Sulut.
Adapun dalam rapat tersebut Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan langkah–langkah serta capaian yang telah dilaksanakan.
Secara umum para Kepala Daerah mengungkapkan kendala penyelesaian tindak lanjut antara lain, penanggung jawab tindak lanjut yang pensiun, meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya.
Sesuai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, capaian tindak lanjut adalah:
1. Kota Bitung 86,34%
2. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 86,17%
3. Kota Kotamobagu 85,08%
4. Bank SulutGo 83,43%
5. Kab. Bolaang Mongondow Timur 77,97%
6. Kota Tomohon 76,68%
7. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 75,65%
8. Kab. Bolaang Mongondow Utara 75,71%
9. Kab. Minahasa 73,71%
10. Kab. Minahasa Tenggara 70,55%
11. Kab. Kepulauan Talaud 70,45%
12. Kota Manado 62,63%
13. Kab.Minahasa Selatan 62,16%
14. Kab. Kepulauan Sangihe 60,71%
15. Provinsi Sulawesi Utara 60,69%
16. Kab. Bolaang Mongondow 58,60%
17. Kab. Minahasa Utara 55,86%

Lebih lanjut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
“Khususnya Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2019 sesuai ketentuan dalam jangka waktu 60 hari, dengan harapan hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2020 ini dapat tercapai minimal 75%,” mengutip dari rilis.* (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY