Komisi IV Kuliti Dinsos Sulut Terkait RTLH

0
16
Rapat antara Komisi IV DPRD Sulut dan Dinas Sosial Provinsi Sulut, Senin (26/2/2018) di ruang rapat komisi.
Rapat antara Komisi IV DPRD Sulut dan Dinas Sosial Provinsi Sulut, Senin (26/2/2018) di ruang rapat komisi.

CINTASULUT.COM,- Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), memang sedang berusaha keras untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satunya memberikan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan instansi terkait termasuk Dinas Sosial Provinsi Sulut diharapkan mampu merealisasikannya dengan tepat sasaran. Hal ini juga jadi harapan DPRD Sulut khususnya Komisi IV Bidang KESRA.
Saat dilakukan rapat antara Komisi yang diketuai James Karinda ini dengan Dinas Sosial, Senin (26/2/2018) kemarin, secara tegas dimintakan agar penyebarluasan bantuan tersebut secara jelas dan sesuai fakta di lapangan.
Bahkan melalui salah satu Anggota Komisi IV Rita Lamusu Manopo mengimbau agar data penerima bantuan di verifikasi kembali.
“Data harus valid, harus di verifikasi lagi,” tutur Legislator dari Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini, di hadapan Kadis Dinsos Sulut, Rinny Tamuntuan dan jajarannya.
Lebih lagi dikatakan Ketua Komisi IV James Karinda, program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) sangat positif, namun harus ditunjang pihak-pihak yang tepat.
“Kalau dikerjakan oleh pihak ketiga yang pelaksanaannya jelek, maka sudah dipastikan hasilnya tidak akan baik. Ini program untuk orang miskin, jadi jangan asal-asalan,” ujar Karinda di rapat.
Karinda juga menilai, program mulia ini wajib didasari rasa kemanusiaan yang tinggi.
“Jadi, beri warning bagi pihak ketiga yang bekerja tidak baik,” tegas Legislator Dapil Manado ini.
Sementara dari pihak Dinsos sendiri mengatakan, sudah ada ratusan rumah yang di bangun. Namun, masih ada pula yang belum bisa dilakukan dengan alasan sudah ada yang di bangun pemilik dan status tanah adalah transmigrasi. Dan, data penerima bantuan tersebut berdasarkan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY