Kontroversi UU MD3 Merebak, Tuuk: Keberadaannya Menggugurkan Kedaulatan Rakyat

0
31
Ir Julius Jems Tuuk.
Ir Julius Jems Tuuk.

CINTASULUT.COM,- Kontroversi Undang Undang MD3, khususnya Pasal 72, 122,dan 245 jadi perhatian publik. Ada pendapat, bahwa revisi Undang-Undang tersebut seakan memberikan peluang DPR untuk kebal hukum dan anti kritik.
Terkait ini, Legislator DPRD Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk pun angkat bicara. Menurutnya, filosofi dasar dari keluarnya UU MD3 adalah untuk memberi imunitas pada anggotanya. Bagi Tuuk, keberadaan UU MD3 membuat DPR semakin sulit disentuh.
“Berarti DPR tidak ingin dikritik, sama halnya dengan membuat masyarakat menganggap anggota DPR tak tersentuh,” tegas Tuuk.
Lanjut dikatakan politisi PDIP ini, sebagai negara yang menganut faham demokrasi hal tersebut tidak lazim.
“Rakyat butuh keadilan dengan adanya UU MD3. Sama halnya DPR tidak bisa memberi rasa keadilan pada rakyat yang memilih mereka. Pasti akan ada komplain dari rakyat, karena rakyat memilih kita sebagai utusan untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
Dikatakan Tuuk, menjadi suatu hal yang wajar ketika secara kelembagaan dewan dikritik.
“Kalaupun ada kritik yang menjurus ke fitnah laporkan saja pada yang berwajib tidak perlu dilindungi dengan undang undang. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Keberadaan UU MD3 menggugurkan kedaulatan rakyat,” tutur Tuuk.
Masih oleh Tuuk, belum ditandatanganinya UU MD3 oleh Presiden mungkin alasannya karena UU tersebut tidak logis.
“Apakah manfaat hak imunitas itu tujuannya untuk kepentingan bangsa ini atau untuk kepentingan pribadi,” tandas dia.
Diketahui, salah satu pasal yang direvisi dalam UU MD3 adalah pasal 245 di mana dalam revisi pasal tetsebut DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.
Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait Pasal 245. Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR mengganti izin MKD dengan frase “pertimbangan”.
Sedangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat media mengatakan, masih mengkaji UU MD3 dengan alasan menghindari gejolak publik. Presiden pula mengatakan, yang tidak setuju dengan Revisi UU MD3 tersebut bisa tindak lanjut ke Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya itu, Presiden menyatakan tidak akan menggantikan UU dengan Perppu.* (jane)

==========

Tulisan lain:

SHARE

LEAVE A REPLY