Koordinasi Integrated Criminal Justice System, Pengadilan Jangan Lampaui Kewenangan

0
43
Juru Bicara PN Manado, Vincentius Banar,SH.MH bersama Ketua PT Manado DR Robinson Tarigan.
Juru Bicara PN Manado, Vincentius Banar,SH.MH bersama Ketua PT Manado DR Robinson Tarigan.

CINTASULUT.COM,- Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Jumat (9/3/2018) kemarin sambangi Pengadilan Negeri (PN) Manado. Adapun kunjungan tersebut, sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan.
Terpantau, Ketua PT Manado DR Robinson Tarigan, pimpin rombongan sekira 12 orang dan disambut langsung oleh Ketua PN Manado, Edward Simarmata, SH., LLM., MTL.
Saat dikonfirmasi kepada Juru Bicara PN Manado, Hakim Vincentius Banar, SH., MH mengatakan bahwa kunjungan PT Manado bukan untuk memeriksa, tapi memberikan pembinaan.
“Beliau melihat aspek apa saja yang masih tertinggal, atau mengecek siapa tau ada yang tertinggal,” tutur Hakim Banar kepada awak media.
Lanjut Hakim Banar, Ketua PT Manado Tarigan mengimbau, agar PN Manado tidak salah memberikan status terdakwa dalam pemberitahuan banding.
“Ada pembicaraan soal perkara, yaitu jika saat sidang, terdakwa tidak ditahan, tapi dalam putusan, terdakwa dijatuhkan putusan ditahan,” jelas Juru Bicara PN Manado ini.

foto bersama Ketua PT Manado bersama rombongan dengan KPN Manado dan jajaran saat sambangi PN Manado, Jumat (9/3/2018).
foto bersama Ketua PT Manado bersama rombongan dengan KPN Manado dan jajaran saat sambangi PN Manado, Jumat (9/3/2018).

Usai kunjungan tersebut, PN Manado lanjut dengan rapat internal. Pada rapat itu dikatakan Hakim Banar, Ketua PN Manado Edward Simarmata, SH. LLM.MTL memberi sikap, dimana pengadilan harus paham, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang lainnya, sudah mengatur bahwa pelaksanaan putusan hakim bukan urusan pengadilan melainkan tanggung jawab eksekutor (Jaksa).
“Kalau saat sidang, terdakwa tidak ditahan, kemudian diputus hakim harus ditahan, tulis saja apa adanya dalam pemberitahuan banding. Jika tidak ditahan, tulis tidak ditahan. Namun, jika dalam perkara sama ada perintah ditahan, tetap tulis tidak ditahan, namun dikasih catatan, bahwa ada perintah penahanan,” kata Hakim Banar mengutip perkataan KPN Manado di rapat internal.
Sementara, hubungan Jaksa dengan Pengadilan dibatasi aturan main, antara lain, Jaksa wajib menghadirkan terdakwa dan saksi di persidangan, dan melaksanakan putusan/penetapan Hakim.
Pengadilan harus paham aturan main. Tidak ada kewajiban Eksekutor (Jaksa), untuk memberitahukan apakah terdakwa sudah dieksekusi atau tidak.
“Urusan bagaimana pelaksanaan (eksekusi), bukan urusan pengadilan lagi. Itu sudah urusan internal Kejaksaan. Jaksa tidak wajib memberitahukan pengadilan,” ungkapnya.
Di akhir rapat, ucap Hakim Banar, KPN Manado mengatakan bahwa memang ada kelemahan sistem hukum acara. Kecuali diberitahukan secara dinas soal status eksekusi terdakwa, maka pengadilan wajib menyampaikan apa adanya.
“Pengadilan jangan lampaui kewenangan. Disitulah pentingnya koordinasi dalam Integrated Criminal Justice System,” tandas Hakim Banar, mengutip pesan KPN Manado, Simarmata.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY