KPN Simarmata Temukan Masih Ada Pungli di PN Manado

0
90
KPN Manado, Edward Simarmata, SH. LLM. MTL berfoto bersama para Hakim PN Manado dan personil POSBAKUM PN Manado.
KPN Manado, Edward Simarmata, SH. LLM. MTL berfoto bersama para Hakim PN Manado dan personil POSBAKUM PN Manado.

CINTASULUT.COM,- Decak kecewa mungkin itu yang terucap dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Manado, Edward Simarmata, SH. LLM. MTL. Hasil survey yang dilakukan di PN Manado kurun waktu tiga minggu, mendapatkan hasil yang belum bisa membuat beliau puas sepenuhnya atau pun bangga. Masih ditemukan hambatan dan pungutan liar (Pungli) dalam pelayanan hukum.
PN Manado melakukan survey mandiri, dengan dua fokus pertanyaan, yaitu apakah masyarakat masih menemui hambatan dalam pelayanan pengadilan, dan apakah ada pungutan liar (pungli).
Jumlah responden yang terlibat cukup fantastis, sebanyak 500 orang, dan kegiatan berlangsung di gedung pengadilan PN Manado.

KPN Manado, Edward Simarmata, SH. LLM. MTL berfoto bersama para Hakim PN Manado dan personil POSBAKUM PN manado
KPN Manado, Edward Simarmata, SH. LLM. MTL berfoto bersama para Hakim PN Manado dan personil POSBAKUM PN Manado

Dikonfirmasi kepada Juru Bicara PN Manado, Hakim Vincentius Banar, SH. MH pun membenarkan.
“Ketua PN tidak nyaman dengan hasil survey. Masih ditemukan ada hambatan dan pungli dalam pelayanan hukum. Ternyata upaya peningkatan kualitas pelayanan pengadilan dibawah kepemimpinan beliau selama hampir lima bulan ini, dinilai masyarakat masih belum maksimal,” tutur Banar kepada awak media, Jumat (26/4/2018).
Lanjut dijelaskan JuBir Banar, sebanyak 24,2 persen pengguna pengadilan di PN Manado masih merasa terhambat dalam hal jadwal sidang (121 orang), 17,2 persen terhambat mendapatkan salinan berkas perkara (86 orang), 15,4  persen terhambat mendapatkan salinan putusan (77 orang), dan 14,2 persen terhambat mendapatkan hakim yang profesional (71 orang).
“Ketua PN juga kecewa, ternyata pungli (pungutan liar) “diduga” masih terjadi untuk mendapatkan layanan pengadilan,” aku Banar.
Ditambahkan pula, sebanyak 10,2 persen responden mengaku masih membayar pungli untuk mendapatkan salinan putusan (51 orang), juga sebanyak 7,6 persen membayar pungli untuk mempercepat eksekusi (38 orang),” terang dia.
Masih oleh Hakim Banar, hasil survey lainnya adalah 7 persen responden mengatakan masih membayar pungli untuk memindah jadwal sidang (35 orang), bahkan 7 persen responden membayar pungli untuk mempercepat/tunda upaya hukum(35 orang), dan 6,4 persen membayar pungli untuk pendaftaran upaya hukum (32 orang).
Ditanyakan apa tindak lanjut hasil survey tersebut, dijawab Hakim Banar bahwa survey adalah upaya PN Manado untuk membuka jalur komunikasi global dengan pengguna pengadilan. Artinya, pembenahan yang terus dilakukan, harus diukur dengan tingkat penerimaan/ impresi masyarakat.
“Walaupun mayoritas masyarakat puas dengan pelayanan hukum PN Manado, namun tetap saja ada ketidakpuasan.
“Memang jarang ditemukan, ada pimpinan yang berani bersikap transparan seperti Edward Simarmata. Berjiwa besar, dan terbuka mengakui ada kelemahan pengadilan yang dipimpinnya. Beliau perintahkan, sekecil apapun kelemahan pengadilan, harus segera diperbaiki,” ucap Banar.
Masih oleh JuBir PN Manado ini, KPN Simarmata berpesan, mungkin saja kelemahan ini warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi tanggung jawab beliau selaku pimpinan pengadilan.
“Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, terutama di kota Manado, untuk memperbaiki pelayanan hukum di PN Manado. Supaya dapat memenuhi harapan Mahkamah Agung, untuk memberikan pelayanan hukum paling terbaik,” tutup Banar.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY