KPU Sulut Gelar Evaluasi, Mewoh Tegaskan Seluruh Sengketa Rampung

0
14
KPU Sulut menggelar rapat evaluasi sengketa pemilu dan upaya pencegahan sengketa.
KPU Sulut menggelar rapat evaluasi sengketa pemilu dan upaya pencegahan sengketa.

CINTASULUT.COM,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (17/12/2018) sore di Hotel Peninsula Manado menggelar evaluasi sengketa proses pemilihan umum dan upaya pencegahan sengketa/pelanggaran tahapan Pemilihan Umum 2019. Saat kegiatan berlangsung yang dihadiri berbagai pihak yaitu Pengadilan Tinggi Manado, Kejaksaan Tinggi Sulut, Partai Politik juga media, Ardiles Mewoh Ketua KPU Sulut didampingi Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan, bahwa semua sengketa baik tingkat provinsi dan kabupaten bisa diselesaikan dengan baik.
“Di sepanjang tahun 2018 ini ada tahapan-tahapan strategis yang sudah kita selesaikan yang harus berakhir dalam proses sengketa, perselisihan antara lain tahapan pencalonan. Baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah menyelesaikan tahapan pencalonan, sehingga telah tersedia daftar calon tetap,” ujar Mewoh.
Lanjut dikatakan Mewoh, daftar calon yang sudah ditetapkan, ada beberapa yang melalui proses sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, Semua sengketa bisa selesai.

KPU Sulut menggelar rapat evaluasi sengketa pemilu dan upaya pencegahan sengketa.
KPU Sulut menggelar rapat evaluasi sengketa pemilu dan upaya pencegahan sengketa.

“Ini tentu sebuah pencapaian yang perlu kita apresiasi secara bersama. Seluruh perselisihan, perbedaan pendapat, tidak sepemahaman atau ketidakpuasan dari peserta pemilu dalam hal ini terkait pencalonan bisa diselesaikan. Tentu saja tidak lepas dari peran dari berbagai pihak terutama Bawaslu Sulut dan kabupaten/kota,” ujar Mewoh seraya menambahkan, ini juga demi menjamin keadilan bagi peserta pemilu.
Dalam kegiatan itu juga Mewoh memaparkan bahwa untuk pemilu 2019 ada 22 sengketa di Sulut.
“9 tingkat provinsi, 13 di kabupaten/kota. Kalau presentase, provinsi yang paling tinggi karena 13 sengketa tersebar di 15 kabupaten/kota, jadi ada kabupaten/kota yang tidak ada sengketa sama sekali,” ungkap dia.
Masih oleh Mewoh, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah diberikan ruang kepada peserta pemilu.
“Tentu siapapun juga yang merasa keberatan terhadap proses pemilu. Itu di jamin dalam peraturan perundang-undangan,” ungkap dia.
Diungkapkan Mewoh, tahun 2018 ada satu daerah di Sulut yang diberikan peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Yaitu di kabupaten bolaang mongondow, tapi sudah berakhir,” aku Mewoh sembari menambahkan, bila sengketa hasil pemilu masih diselesaikan Mahkamah Konstitusi.
Diketahui, turut juga sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Mohammad Ilham, SH. MH. (Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulut) dan Ibnu Basuki Widodo, SH.MH (Pengadilan Tinggi Manado).* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY