CINTASULUT.COM,- Permasalahan ruas jalan yang rusak di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dan terus dikeluhkan masyarakat jadi perhatian Felly Runtuwene, Anggota DPRD Sulut dari Dapil Minsel-Mitra. Bahkan, walau sudah ditata pada APBD Perubahan 2018 bahwa ada anggaran sekitar Rp2,5 miliar mengalir untuk pembangunan infrastruktrur jalan provinsi di Kabupaten Minsel dan Rp1,7 miliar diperuntukan di ruas jalan Kalait-Lobu, Runtuwene masih menyorotinya.
“Saya minta titik nolnya dari Kecamatan Ranoyapo,” imbau Runtuwene dengan nada tegas.
Menanggapi itu, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen meminta agar Kepala Dinas PU Sulut Steve Kepel agar memberikan penjelasan.
Dikatakan Kepel, bahwa penanganan pembangunan ruas jalan untuk Kabupaten Minahasa dilakukan sebagaimana yang telah diusulkan.
“Namun satu kendala bahwa ruas jalan tersebut cukup sempit hanya sekitar 3,5 sampai 4 meter lebar jalan. Ini sedikit menghambat progres pengerjaan karena manufer alat berat yang akan dikirim tentunya lebih lambat,” jelas Kepel.
Namun demikian dirinya memastikan usulan tersebut akan diakomodir.
“Menyesuaikan situasi di lapangan,” tutur dia.
Jawaban Kadis PU itu pun tidak serta merta diterima Runtuwene.
“Kalau itu yang menjadi alasan, sampai kapan masyarakat di Ranoyapo mendapat kesejahteraan jalan yang memadai?” kata Runtuwene di rapat.
Masih dengan topik yang sama, Felly Runtuwene saat diwawancarai sejumlah awak media meminta agar Dinas PU transparan tentang titik lokasi awal pembangunan ruas jalan di Minsel.
“Lebih jelas lah…. transparan sebenarnya dari mana, jangan ngambang. Karena ruas jalan dari Kecamatan Ranoyapo, Kalait, Lobu itu berapa puluh kilo, kan gitu. Dengan anggaran segini mau dibikin di mana? Kalau kemaren kan 14 miliar lebih dimulai dari Mitra. Jadi, tidak ada salahnya kan kita minta dari Minahasa Selatan,” kata Runtuwene.
Dirinya pun memgungkapkan kekecewaannya atas jawaban Kadis PU saat di rapat.
“Itu tugas siapa? Itu kan tugasnya pemerintah, dalam hal ini Dinas PU. Jadi dalam hal ini, saya minta Kadis PU sering-sering lah jalan-jalan ke daerah ya… Jokowi saja turun kampung. Jangan kita hanya di kota aja gitu…jadi kita tidak tahu anggaran begitu banyak tapi tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat yang tersebur di 15 kabupaten/kota. Sekali lagi kami tegaskan titik awalnya di mana, jangan ngambang lagi,” tegas Runtuwene.
Di akhir wawancara, Runtuwene mengimbau agar seluruh penanggung jawab anggaran atau yang ditugaskan jangan hanya utak-atik di atas kertas.
“Kita harus lihat kondisi yang ada di lapangan. Masalahnya kami anggota DPR lakukan reses, tapi aspirasi yang disampaikan tidak diakomodir semuanya, ini kan susah. Sementara eksekutif tidak semua turun ke daerah, ini kan susah buat kita (anggota dewan),” tutup Runtuwene yang juga Ketua Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan di DPRD Sulut ini.* (jane)
==========
Tulisan lain:
- Sajjad Imigran Asal Afganistan Tutup Usia
- Zona Integritas 2019, Kejati Sulut ‘Ditantang’ Menuju WBK dan WBBM
- Arthur Mawikere Siap Bantu Mediasi 12 Imigran Asal Afghanistan Dengan UNHCR
- Kinerja Komisaris BSG Disorot, Ini Pendapat TAC
- Taufik Tumbelaka: Kemanusiaan Tertuang di Pancasila
- Demi Kemanusiaan, Ritha Lamusu Desak Gubernur Perhatikan Nasib Para Imigran
- Mogok Makan, 2 Imigran Asal Afganistan Diopname di Rumah Sakit Advent Manado
- Komisi III DPRD Sulut Tinjau Pembangunan Tol Manado-Bitung
- Mencari Pemimpin Yang Bersih Dan Berhikmat Untuk Indonesia, Komunitas UNSRAT Jabodetabek Gelar Seminar Nasional
- Eddyson Masengi Kesal 6 SKPD Mangkir di Pembahasan Ranperda Pertambangan Rakyat
- Diduga Ada Muatan Kepentingan Di Balik Penarikan Saham di Bank SulutGo
- Jems Tuuk Yakin Bank SulutGo Tidak Akan Kolaps
