Legislator Sulut Hadiri Sosialisasi Amnesti Pajak

0
87
Sosialisasi Amnesti Pajak di DPRD Sulut
Sosialisasi Amnesti Pajak di DPRD Sulut

MANADO, CINTASULUT.COM,- Sekretariat DPRD Sulawesi Utara Rabu kemarin (7/9) menggelar sosialisasi tentang pengampunan pajak atau tax amnesty.  Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut itu diikuti oleh para anggota dewan dan Aparat Sipil Negara (ASN) di  lingkup Sekretariat DPRD Sulut.

Legislator yang hadir di antaranya Ketua Dewan Andrei Angouw, Wakil Ketua Dewan Stevanus Vreeke Runtu dan Wenny Lumentut, serta anggota dewan seperti Ferdinand Mewengkang, Herry Tombeng,  Julius Jems Tuuk, dan Jeany Mumek.

Bartholomeus Mononutu, Sekretaris DPRD Sulut yang membuka kegiatan tersebut  mengungkapkan bahwa sosialisasi dilakukan atas permintaan para anggota dewan yang ingin mengetahui tentang amnesti pajak.

“Menanggapi permintaan anggota Dewan, saya dan Kabag Keuangan langsung berkonsultasi ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulut untuk dapat memberikan sosialisasi tentang amnesti pajak,” jelas Mononutu.

Direktorat Jenderal Pajak, termasuk Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) memang sedang gencar melakukan sosialisasi terkait amnesti pajak.

Menurut Hisbulah, Kepala Bidang Keberatan  Banding dan Pengurangan (KBP), Kanwil DJP Suluttenggomalut, sosialisasi ini dilakukan untuk membantu wajib pajak, termasuk para anggota dewan, agar dapat memahami program pemerintah tentang amnesti pajak.

Dijelaskan Hisbulah bahwa amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar  uang  tebusan.

Hisbulah menghimbau anggota dewan dan ASN di lingkup Sekretariat Dewan untuk memanfaatkan amnesti pajak.  Sebab menurutnya, selain berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), anggota dewan juga banyak yang latarbelakangnya pengusaha.

“Barangkali ada penghasilan dari orang pribadinya atau penghasilan dari perusahaannya yang belum terlaporkan secara lengkap di dalam SPT tahun 2015 atau sebelumnya, silakan memanfaatkan amnesti pajak yang menjadi hak wajib pajak.” tutur Hisbulah.

Sementara itu menurut Sumin, Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan, wajib pajak yang memanfaatkan amnesti pajak akan memperoleh keuntungan.

Keuntungan tersebut yaitu mendapatkan penghapusan utang pajak;  tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan;  tidak dilakukan pemeriksaan,  pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; apabila wajib pajak sedang menjalani pemeriksaan atau penyidikan perpajakan, maka wajib pajak akan langsung dihentikan proses pemeriksaan dan penyidikannya;  data pengampunan pajak dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun; serta dibebaskan dari pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

Namun, amnesti pajak  tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, atau sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana terkait perpajakan.* (Fendy)

LEAVE A REPLY