Liando Tantang Kepala Daerah Baru Dilantik Persatukan Kembali Struktur Sosial Yang Terpecah Belah

0
7
Ferry Daud Liando.
Ferry Daud Liando.

CINTASULUT.COM,- GubernurSulawesi Utara Olly Dondokambey,SW melantik lima pasangan Kepala Daerah yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu, Selasa (24/9/2018) siang di Ruang Paripurna DPRD Sulut.
Dengan dilantiknya kelima Kepala Daerah tersebut, tentu saja ada tugas yang harus dijalankan. Dan, menurut Ferry Daud Liando salah satu pengamat pemerintah di Sulut ada hal utama yang wajib dilakukan.
“Tugas utama pasangan kepala daerah yang pertama adalah, mempersatukan kembali struktur sosial yang terpecah belah pada saat pilkada. Berapa jumlah pasangan calon maka sejumlah itu friksi friksi yang terbentuk di masyarakat. Oleh karena itu, perlu bagi setiap kepala daerah baru untuk mempersatukan kembali,” ujar Liando kepada cintasulut.com via Whatsapp..
Adapun pola pikir masyarakat, lanjut Liando, selalu diperhadapkan pada beda pilihan.
“Selalu menganggap musuh. Jika ini tidak diperbaiki, maka struktur sosial tetap renggang dan sangat rawan dipicu konflik,” tutur Liando yang juga seorang dosen ini.
Memang lanjutnya lagi, tidak gampang untuk mempersatukan perbedaan yang terbentuk, sehingga cara untuk menjawabnya para kepala daerah yang baru harus adil memperlakukan semua orang dalam hal pelayanan.
“Jangan sampai justru yang menjadi pemecah belah adalah Kepala Daerah sendiri. Banyak kejadian di tempat lain kepala daerah memperlakukan secara tidak adil kepada masyarakat yang dianggap tidak memilihnya. Banyak pejabat dipecat karena diketahui tidak mendukung,” jelasnya.
Menurut Liando, Kepala Daerah harus menyingkirkan jauh-jauh rasa dendam.
“Jadikan semua masyarakat adalah miliknya. Sebab, beda pilihan sesungguhnya hal yang wajar dalam demokrasi,” kata Liando.
Kepala Daerah terpilih, menurut Liando, harus menyadari bahwa yang memilih mereka bukan 100 persen masyarakat pemilih.
“Ada yang hanya didukung 30 persen pemilih. Artinya, masih ada 70 persen yang tidak memilihnya. Oleh karena itu, Kepala Daerah yang baru dilantik agar tidak harus menjadi penguasa mutlak, sehingga menjalankan Pemerintah harus banyak melibatkan publik,” tandas Liando.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY