Lombok Tegaskan Tidak Ada Niat Memperlambat Penetapan Ranperda Covid-19

0
18
Billy Lombok, Wakil Ketua DPRD Sulut
Billy Lombok, Wakil Ketua DPRD Sulut

CINTASULUT.COM,- Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Sulut, Senin (11/1/2021) kemarin sore mengadakan Rapat Pembahasan Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19 antara Komisi 4 DPRD bersama Biro Hukum Setda Prov Sulut dan Tim Ahli DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut. Pelaksanaan rapat tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen dan Koordinator Komisi IV sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok.
Billy Lombok di rapat mengusulkan agar Ranperda tersebut wajib dibahas secara teliti sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Usai rapat Billy Lombok saat diwawancarai sejumlah awak media mengatakan bahwa tidak ada niat untuk memperlambat Ranperda tersebut.
“Semua menghendaki perda ini cepat selesai termasuk Fraksi Demokrat dan saya. Tidak ada maksud untuk memperlambat,” tutur Lombok.
Diakuinya, dalam tiga kali pelaksanaan rapat pembahasan perda itu dirinya satu kali tidak hadir.
“Tapi bukan berarti tidak ada ruang untuk memberikan pendapat dan masukkan,” ucap Legislator dua periode di DPRD Sulut seraya menyentil kembali bahwa Partai Demokrat pun sebelumnya pernah memberikan masukkan tapi tidak dicantumkan karena dianggap tidak perlu.
Adapun disampaikan Lombok, masih banyak yang perluh dituangkan dalam perda tersebut.
“Contohnya ketika ada denda bentuk kolek denda seperti apa, jaga jarak seperti apa dan protokol seperti apa. Bagi kami perlu penjelasan lebih lanjut, bukan berarti memperlambat. Kalau kita terburu-buru dan nantinya harus dibahas kembali kan mubazir,” kata Lombok.
Menurut Lombok, Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19 yang sementara dibahas sudah bagus.
“Tapi, sangat penting adanya penetrasi yang jelas,” sebut dia.
Politisi dari Partai Demokrat ini pun menegaskan bahwa perda sifatnya mengikat, final dan ada unsur memaksa.
“Kalau unsur memaksanya tidak jelas, maka tidak jelaslah pelaksanaannya,” serunya.
Intinya, lanjut Lombok, dirinya sangat mendukung apapun yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur, Aparat dan Penegak Hukum.
“Saya dukung 100 persen,” tandas Lombok. (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY