Mahasiswa Batal Sambangi Gedung Deprov, Ini Komentar Kumaat

0
27
Sejumlah anggota DPRD Sulut menerima perwakilani Gerakan Komponen Nativ dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara yang melakukan aksi demo damai di Gedung Cengkih.
Sejumlah anggota DPRD Sulut menerima aspirasi Gerakan Komponen Nativ dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara di Gedung Cengkih.

CINTASULUT.COM,- Rabu (17/5/2017) kemarin, mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) melakukan aksi demo damai, dan salah satu tempat yang akan dikunjungi untuk menyampaikan aspirasi adalah kantor DPRD Sulut. Namun informasi diterima media ini, rencana para mahasiswa sambangi ‘rumah rakyat’ harus terhenti. Diduga, aparat tidak mengijinkan ribuan mahasiswa menuju Gedung Cengkih.
Legislator di DPRD Sulut Teddy Kumaat pun angkat bicara. Bahkan, Legislator dari PDIP ini mengaku menyesalkan hal itu terjadi.
“Saya bahkan menanyakan ini ke aparat keamanan. Saya sangat sesalkan sikap ini. Mereka (mahasiswa) kan mau menyampaikan aspirasi, kenapa harus di hadang hingga tidak bisa ke sini (DPRD Sulut). Apalagi sudah ada ijin,” tegas dia.
Menurutnya, masyarakat berhak menyampaikan pendapat untuk mempertahankan empat pilar kebangsaan, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
Aksi demo damai para mahasiswa ini juga dilakukan Gerakan Komponen Nativ dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara yang dipimpin Max Siso.
Aspirasi disampaikan kepada DPRD Sulut lewat sejumlah Anggota Dewan yaitu Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut, Teddy Kumaat, Billy Lombok, Meiva Lintang, Ivone Bentelu dan Noldy Lamalo.
Adapun aspirasi tersebut adalah, mendukung dan memuji sikap tegas Presiden RI, Joko Widodo membubarkan HTI sekaligus mewaspadai kelompok ormas radikal yang membahayakan Pancila dan UUD 1945.
Para pendemo juga mengapresiasi sikap waspada Kepolisian dan TNI menyikapi gerakan kelompok radikalisme; meminta Polda Sulut membubarkan organisasi radikal; mengapresiasi cara pandang para tokoh nasional, NU, serta GP Ansor tetap konsisten memelihara persaudaraan kebangsaan dan mengemban tugas konstitusi menghadapi gerakan radikalisme; serta mendukung sikap IPDN Jatinangor agar ormas radikal dibubarkan.
Selaku komponen natif di Sulawesi Utara, mereka dengan tegas menolak kehadiran HTI, FPI dan organisasi radikal lain di daerah ini. Mereka juga mendesak DPRD Sulut tanggap dan waspada terhadap gerakan organisasi radikal termasuk penyebaran ajaran yang tidak mengindahkan kebhinekaan dan kultur masyarakat dalam alam demokrasi Pancasila.* (jane)

==========

Tulisan lain:

SHARE

LEAVE A REPLY