Makarauw Mengaku Angkat Dus dan Diantar ke Rumah Bupati VAP di Kleak

0
75
 Saksi Petrus Makarauw Sekretaris BPBD Minut, saat diperlihatkan dokumen oleh JPU di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan, Selasa (18/4/2018).
Saksi Petrus Makarauw Sekretaris BPBD Minut, saat diperlihatkan dokumen oleh JPU di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan, Selasa (18/4/2018).

CINTASULUT.COM,- Nama Bupati Minahasa Utara VAP Kembali disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dengan kerugian negara Rp8,8 miliar lebih.
Seperti saat sidang berlangsung, Selasa (17/4/2018) siang, saksi Petrus Makarauw, Sekretaris BPBD Minut mengatakan, bersama terdakwa Rosa pergi ke rumah Bupati Minut yang terletak di Kleak Manado. Bahkan, dirinya sempat mengangkat dus dari kantor ke rumah bupati.
“Saya bersama dengan Rosa pergi ke rumah bupati di Kleak, melihat ada dos, saya yang angkat dari kantor BPBD ke rumah bupati di Kleak, tapi saya tidak tau isinya apa. Dusnya dilakban,” aku saksi di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar, SH.MH.
Pada sidang sebelumnya, saksi Luvie M Kambey, Bendahara BPBD Minut juga pernah memberikan keterangan, bahwa dirinya membawa bungkusan (dus air mineral) dan bersama terdakwa Rosa menuju rumah Bupati VAP di Kleak. Namun demikian, saksi tidak tahu apa isi dus tersebut karena langsung turun dari mobil. Saksi juga mengatakan, melihat dus tersebut sebelumnya di ruang kantor terdakwa Rosa. Dikatakan pula oleh saksi, seingat saksi waktu ke rumahnya bupati di Kampus ada pencairan dana senilai Rp1 miliar pada termin ketiga.
Diketahui, dalam perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,8 miliar lebih ini pihak JPU telah menghantar tiga terdakwa ke meja hijau. Selain terdakwa Rosa dan Stevenson, turut terjerat pula terdakwa RM alias Robby selaku kontraktor.
Oleh JPU dalam dakwaan, ketiga terdakwa ini telah dijerat pidana JPU menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY