Melisa Gerungan Serap Aspirasi di Watulaney, Tanah Longsor dan Jalan Perkebunan Dikeluhkan Warga

0
57
Reses Melisa Gerungan di Desa Watulaney
Reses Melisa Gerungan di Desa Watulaney

CINTASULUT.COM,- Melisa Gerungan, salah satu Anggota DPRD Sulut, Selasa (10/11/2019) kemarin melaksanakan Reses I tahun 2019.
Titik awal dilaksanakan reses tersebut yakni di Desa Watulaney, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa.
Dimana, saat reses berlangsung warga mengeluhkan rawannya tanah longsor di musim hujan. Salah satunya rumah warga yang berada di area rawan longsor.
Desa tersebut, sesuai aspirasi yang disampaikan warga, susah mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan sulit dijangkau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) Kabupaten untuk pertolongan.
Keluh masyarakat ini ikut diperkuat pemerintah desa setempat. Hukum tua Desa Watulaney, Veky Rantung membenarkan persoalan tersebut.
“Iya, memang ada sekitar 3 atau 4 rumah di situ yang terancam terkena longsor. Saya sudah pernah mencoba (untuk mendapat bantuan, red) di pemerintah kabupaten tapi belum dapat,” ungkapnya.
Selain itu, masyarakat juga berharap ada penambahan akses jalan perkebunan dari Watulaney sampai Parentek. Kurang lebih ada 8 kilometer.
“Di Desa Watulaney belum ada pasar, jadi kalau bisa difasilitasi karena yang datang pasar Watulaney orang-orang dari luar desa,” kata tokoh masyarakat setempat Benny Tairas.
Selanjutnya, Ventje Korengkeng warga setempat, meminta bantuan beasiswa untuk anak-anak di Watulaney. “Dan di Desa Watulaney hanya ada Puskesdes (Puskesmas Desa) dan tidak ada tenaga medisnya baik bidan atau perawat,” tuturnya.
Melisa Gerungan menyampaikan, akan menindaklanjuti dengan meneruskannya ke pemerintah terkait apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tentu menurutnya, apa yang sudah disampaikan ini ada yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten. Khusus di kabupaten akan diteruskan ke teman-teman fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ada di DPRD kabupaten.
“Khusus untuk areal rawan longsor di desa Watulaney tentu perlu mendapat perhatian. Apalagi Desember ini sudah masuk ke musim penghujan. Begitu pula terkait aspirasi pembangunan akses jalan perkebunan yang notabene adalah kewenangan pemerintah kabupaten,” ungkap.Anggota Komisi IV Bidang Kesra di DPRD Sulut ini,.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY