Miris… Hari Disabilitas Sedunia, Penyandang Cacat di Sulut Merasa Diabaikan

0
26
Asiz Ismail, salah satu penyandang disabilitas saat sambangi gedung DPRD Sulut, Senin (4/12/2017).
Asiz Ismail, salah satu penyandang disabilitas saat sambangi gedung DPRD Sulut, Senin (4/12/2017).

CINTASULUT.COM,- Hari Disabilitas Sedunia jatuh pada tanggal 3 Desember. Namun sayang, penyandang cacat atau penyandang disabilitas di Sulut merasa belum diperhatikan pemerintah. Pasalnya, pada setiap penganggaran di APBD belum ditata anggaran untuk pengembangan program. Hal ini juga dikeluhkan para penyandang disabilitas saat sambangi gedung DPRD Sulut, Senin (4/12/2017) kemarin sore.
Dikatakan Asiz Ismail, perwakilan penyandang disabilitas Sulut usai berjumpa Amir Liputo, salah satu Legislator DPRD Sulut, kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi bahwa selama ini belum sekalipun perhatian dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kedatangan kami ke sini esensinya adalah minta perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas sosial, yang selama ini tidak menata anggaran untuk kami. Tahun berganti tahun, setiap pergantian pejabat pemerintahan tidak pernah ditata anggaran untuk disabilitas,” ujar Asiz Ismail.
Lanjutnya, selama ini bantuan pemerintah yang diterima tidak sesuai yang diharapkan.
“Selama ini kami hanya diberikan ikan bukan kail. Bukan beras lima kilo yang kami harapkan.
Artinya, kami butuh pelatihan dan fasilitas untuk menunjang keterampilan, bukan hanya diberikan bantuan pangan dan sandang saja,” sambungnya.
Dirinya pun berharap, ke depan nanti pemerintah bisa menata anggaran untuk penyandang disabilitas.
“Kami berharap di 2018, ada ditata anggaran untuk penyandang disabilitas karena selama ini setiap ajukan proposal bantuan ke instansi terkait, selalu beralasan kehabisan dana darurat,” pungkas Azis.
Diketahui, puluhan orang mewakili 4000 penyandang disabilitas yaitu Tuna Netra, Rungu, Daksa dan Grahita, sambangi kantor DPRD SULUT, Senin (4/12/2017) untuk menggelar aksi damai berupa penyerahan bunga sebagai bentuk keprihatinan tidak diakomodirnya anggaran untuk penyandang disabilitas.
Sebelumnya di Hari Disabilitas Sedunia 2017, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong pemerintah daerah bersama DPRD seluruh Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas sebagai dasar perlindungan dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas.
Dikatakan Khofifah bahwa sejak diundangkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, baru delapan provinsi yang sudah memiliki Perda Disabilitas. Delapan provinsi itu yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bali.
“Saya berharap langkah strategis ini bisa diikuti oleh daerah lain, khususnya kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan demikian hak-hak penyandang disabilitas bisa terkawal dan terpenuhi, sehingga akhirnya mereka memperoleh hak dasarnya serta perlindungan yang baik,” jelas Khofifah, Minggu (3/12/2017) sebagaimana dilansir okezone.com.
Penyusunan perda tersebut, menurut Khofifah, harus berdasarkan keperluan kaum difabel di daerah masing-masing. Oleh karena itu perlu pelibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan perdanya.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY