Pelantikan Kepsek SMKN 1 Bitung Menggelitik, Dugaan Ada ‘Permainan’ Pun Dilontarkan MJP

0
146
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Melky J. Pangemanan.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Melky J. Pangemanan.

CINTASULUT.COM,- Aneh tapi nyata. Mungkin itu istilah yang cocok untuk pelantikan Kepala Sekolah SMKN 1 Bitung belum lama ini. Mengapa tidak? Jabatan yang disandang hanya berlangsung dua jam kemudian harus diganti. Dikabarkan, digantinya Kepsek SMKN 1 yang baru saja dilantik disebabkan salah pengetikan.
Tentu saja kejadian itu memantik protes tegas dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Melky J. Pangemanan atau kerap di sapa MJP di Gedung Cengkih (Istilah gedung DPRD Sulut, red).
Saat diwawancarai sejumlah awak media, Senin (13/1/2020) di ruang kerjanya MJP mengatakan, tindakan tersebut merupakan kesalahan besar.
“Saya kira ini adalah satu kesalahan yang fatal karena menyangkut jabatan seseorang yang telah dilantik, dan setelah dua jam dikatakan ada kesalahan pengetikan,” tutur Legislator yang kini terdaftar sebagai anggota Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Diulangnya, walaupun sudah disertakan alasan namun tetap merupakan suatu kesalahan fatal.
“Ini kesalahan yang sensitif dan fatal,” seru dia.
Dirinya pun menyebutkan bahwa pihak terkait yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
“Hal ini menjadi preseden yang buruk. Pengelolaan administratif saja buruk seperti ini jangan sampai pada soal kinerja juga ya…ini berimplikasi juga pada kinerja yang tidak baik,” tegas Legislator Dapil Bitung-Minut ini.
Lagi ditegaskan Melky, persoalan pelantikan Kepsek yang hanya dinikmati selama dua jam bukanlah hal yang sepele.
“Ini persoalan yang sangat penting dan krusial, BKD harus bertanggungjawab dengan persoalan ini,” kata Melky.
Bukan hanya BKD yang kena kritik keras dari Politisi PSI ini, Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut pun kena imbas.
“Dikda harus mengklarifikasi kepada BKD. Apakah ini hanya persoalan teknis, salah pengetikan seperti yang dijelaskan BKD atau ada permainan di belakang sehingga pergantian ini terjadi dua jam. Dikda harus mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan apakah ini kesalahan teknis pengetikan atau ada unsur politis di dalamnya,” tandas MJP.* (jane)

==========
Tulisan lain:

SHARE

LEAVE A REPLY