PT. Pembangunan Perumahan dan Kejati Sulut Tandatangani Nota Kesepakatan

0
18
Penandatanganan MoU antara Kejaksaan Tinggi Sulut dan PT Pembangunan Perumahan
Penandatanganan MoU antara Kejaksaan Tinggi Sulut dan PT Pembangunan Perumahan

CINTASULUT.COM,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terus mendapatkan kepercayaan, baik dari Pemerintah ataupun pihak swasta dalam hal pendampingan pembangunan infrastruktur dan menangani permasalahan-permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Sulut.
Kali ini, permintaan kerjasama tersebut datang dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Divisi Infrastruktur 2, salah satu Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi dan investasi.
Saat memberikan sambutan di acara penandatanganan nota kesepakatan (memorandum of understanding, MOU) dengan pihak PT Pembangunan Perumahan, Ravy (5/9/2018) di aula kantor Kejati, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, M. Roskanedi mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bagian daripada salah satu tugas pokok Kejati di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
“Yaitu kami bisa mendampingi instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMD di dalam hal instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD tersebut bermasalah di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,” tutur Kajati M. Roskanedi.

Foto bersama pihak Kejaksaan Tinggi Sulut dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Divisi Infrasruktur 2 usai penandatanganan MoU.
Foto bersama pihak Kejaksaan Tinggi Sulut dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Divisi Infrasruktur 2 usai penandatanganan MoU.

Lebih lanjut Kajati menjelaskan, banyak yang bisa dilakukan Kejati Sulut dengan adanya MoU ini. Hanya saja Kajati mengakui, jika pihaknya baru bisa bekerja bila MoU tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menangani permasalahan hokum yang dihadapi tersebut.
“SKK ini adalah menjadi dasar kami untuk bekerja. Kegiatan yang bisa kami lakukan adalah kami bisa melakukan pendampingan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, kami juga bisa mendampingi baik di persidangan maupun di luar persidangan dengan melakukan mediasi dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberikan pendapat hukum, pertimbangan hukum dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu bisa terlaksana dengan surat kuasa khusus yang diberikan kepada kami,” terang Kajati Roskanedi.
Kajati berharap agar pihaknya diberikan kepercayaan untuk mendapatkan SKK dan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.
Kajati juga menambahkan bahwa ada beberapa instansi yang mendapatkan promosi dengan adanya MoU seperti ini, baik BUMN atau BUMD karena sudah bisa menyelesaikan tugas berkat bantuan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sulut. Demikian juga Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulut yang mendapatkan penilaian terbaik kedua Kejaksaan se-Indonesia di bulan Juli 2018 dengan banyaknya MoU yang dilakukan.
JPN dalam melaksanakan tugas ini, lanjut Roskanedi, tidak memungut biaya apapun karena bekerja tanpa fee, tanpa harus dipikirkan ongkosnya. JPN, tegas Roskanedi, siap bekerja siang malam, membantu tanpa harus dipikirkan fee-nya.
“Mudah-mudahan dengan MoU ini, kita bisa bekerja lebih bagus, kita bisa menghasilkan pekerjaan yang bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia,” tandas Kajati.
Sebelumnya, Ir. Yulari Pramuraharjo, M.Si mengatakan, bersyukur MoU ini bisa ditandatangani.
“Karena kami selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan saat ini sedang bekerja di Sulut khususnya di Proyek Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, dan juga satu proyek investasi kami di jalan tol bisa mendapatkan bantuan hukum atau pertimbangan hukum atau tindakan hukum lainnya dari Kejati Sulut,” tuturnya dalam sambutan.
PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, kata Yulari, didirikan sejak tahun 1953.
“Jadi sudah 65 tahun bergerak di bidang jasa konstruksi tapi kita sangat lemah di dalam bidang hukum, sehingga MoU ini adalah salah satu langkah yang paling tepat. Kita nanti bisa banyak konsultasi, bisa mendapatkan bimbingan dan arah perjalanan kita sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucap dia.
Acara Penandatangan Nota Kesepakatan ini dihadiri pula Asdatun Jurist Presisly, SH.MH, Aspidsus M. Rawi, SH.MH, Kabag Tata Usaha Mas’ud, SH.MH, Koordinator Slamet Ryanto, SH.MH dan para Kepala Seksi di Bidang Datun Kejati Sulut, Kepala Seksi Penkum Yoni E. Mallaka, SH, serta para Pejabat di lingkungan PT. Pembangunan Perumahan Divisi Infrastruktur 2.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY